Samarinda, infosatu.co – Kalimantan Timur (Kaltim) menyatakan dukungan terhadap target pemerintah pusat dalam mewujudkan program Zero Over Dimension Over Load (Zero ODOL) pada 2026.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menegaskan pentingnya kesiapan regulasi dan infrastruktur pendukung agar program ini tidak hanya sebatas slogan.
Pernyataan itu disampaikan Reza dalam diskusi publik bertema “Komitmen Kaltim Wujudkan Zero ODOL 2026” yang digelar di Studio 2 TVRI Kaltim, Samarinda, Senin, 7 Juli 2025.
Menurutnya, meski semangat program Zero ODOL sangat positif untuk menyelamatkan jalan dan meningkatkan keselamatan lalu lintas, namun hingga kini penegakan aturan di lapangan masih lemah.
“Kami masih melihat penindakan dan pengawasan dari pihak Dishub yang belum maksimal. Penempatan alat timbang belum merata, dan turunan regulasi dari Perda maupun Pergub masih minim,” ungkap Reza.
Dalam kesempatan tersebut juga, Akademisi Universitas Mulawarman, Muhammad Jazir Alkas, yang juga menjadi narasumber, menilai pentingnya penyebaran alat timbang Portable Weight In Motion (WIM) di setiap kabupaten/kota untuk mencegah kendaraan ODOL memasuki pusat kota.
“Setidaknya dibutuhkan tiga WIM di tiap daerah. Ini untuk mengontrol kendaraan berat agar tidak merusak jalan perkotaan. Tapi memang tantangan kita adalah belum tersedianya jaringan jalan yang siap untuk redistribusi muatan ke moda lain,” jelasnya.
Sementara itu, dari sisi teknis, Kabid LLAJ Dishub Kaltim, Heru Santosa, menjelaskan bahwa tanggung jawab pembangunan jalan berada di PUPR, sementara Dishub fokus pada fasilitas jalan seperti rambu dan alat timbang.
“Kami berharap dukungan dari Komisi III untuk pengajuan anggaran perlengkapan jalan. Selama ini dukungannya sudah cukup baik, tapi masih banyak yang perlu dibenahi,” katanya.
Diskusi yang dipandu oleh Dwi Rahma ini juga menyoroti perlunya kolaborasi antarinstansi dalam menghadapi tantangan Zero ODOL.
Menutup diskusi, Reza menegaskan dalam keberhasilan program ini, pentingnya penguatan sinergi seluruh pihak dan sosialisasi hingga ke sektor terbawah.
“Diperlukan sinergi antara pemerintah, DPRD, akademisi, asosiasi transportasi, dan masyarakat. Kebijakan yang adil dan berpihak pada keselamatan harus jadi prioritas. Kami siap mendukung melalui penganggaran dan pengawasan,” tegas Reza menutup diskusi.
