Samarinda, infosatu.co – Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik memimpin Rapat Pimpinan Evaluasi Realisasi APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023 di Samarinda.
Dalam rapat yang dihadiri oleh sejumlah pejabat dan kepala dinas, Akmal menyatakan peningkatan yang signifikan dalam realisasi anggaran hingga pertengahan November. Hal ini disampaikan saat rapat yang berlangsung Ballroom Hotel Puri Senyiur Samarinda, Selasa (21/11/2023).
Dikatakannya, dari 23 organisasi perangkat daerah (OPD) sebelumnya, kini tinggal 12 OPD yang masih perlu perhatian.
Namun, ia optimis bahwa jumlah ini akan berkurang kecuali beberapa OPD dengan anggaran besar belum terealisasi. “Jika beberapa bulan lalu ada 23 OPD, sekarang tinggal 12 OPD,” sebutnya.
Akmal menegaskan perlunya langkah-langkah antisipasi dari jajarannya di Kementerian Dalam Negeri. Upaya ini untuk menangani masalah perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran yang menghambat realisasi program dan kegiatan.
Meski mengakui adanya permasalahan, Akmal yakin bahwa evaluasi yang intensif akan meminimalisir masalah yang dihadapi OPD.
Ia memprediksi serapan anggaran bisa mencapai 93 persen hingga akhir tahun, naik dari tahun sebelumnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni dan tim pembina OPD akan terus mendorong instansi untuk konsisten dalam pengajuan anggaran per triwulan.
Sementara ke depan, Akmal mengungkapkan rencana pemberlakuan sanksi bagi OPD yang tidak sungguh-sungguh dalam perencanaan dan pelaksanaan. Sedangkan, bagi OPT yang berhasil merealiasikan anggaran akan diberi reward.
“Punishment dapat berupa pengurangan anggaran atau anggaran mereka dialihkan ke tempat lain (instansi lain),” tegasnya.
Berdasarkan evaluasi hingga 15 November 2023, tercatat 5 OPD mencapai progres fisik dan keuangan di atas 75 persen, 28 OPD di rentang 60-74,9 persen, dan 12 OPD di bawah 59 persen.
