Samarinda, infosatu.co – Ratusan siswa lulusan SMP di Kecamatan Sangatta Utara dan Selatan, Kutai Timur, Kalimantan Timur (Kaltim) terancam tak bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA/SMK negeri.
Hal ini terjadi karena keterbatasan daya tampung sekolah. Padahal, banyak dari mereka berada dalam zona yang sesuai namun tetap tidak lolos seleksi.
Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Agus Aras, mengungkapkan bahwa persoalan ini bukan hal baru dan kini semakin mendesak untuk diselesaikan secara struktural oleh Pemerintah Provinsi.
“Sebenarnya bukan hanya puluhan, data yang kami dapatkan menunjukkan ada ratusan siswa di Sangatta Utara dan Selatan yang belum tertampung di SMA dan SMK negeri,” ujarnya usai Rapat Banmus DPRD Kaltim, Senin, 30 Juni 2025.
Menurutnya, ketimpangan ini terjadi karena jumlah lulusan SMP setiap tahun jauh lebih tinggi dibandingkan kapasitas ruang belajar di tingkat menengah atas.
Agus mendorong agar Pemprov Kaltim melalui Dinas Pendidikan segera membangun Unit Sekolah Baru (USB) di dua kecamatan tersebut.
“Karena ini tanggung jawab Pemprov Kaltim, maka seharusnya secepatnya membangun sekolah baru di Sangatta Utara dan Selatan. Kita tidak ingin anak-anak ini putus sekolah hanya karena tidak tertampung,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah menyediakan lahan untuk pembangunan sekolah di wilayah Sangatta Selatan.
Ia menilai, ini harus segera ditindaklanjuti oleh Pemprov dengan perencanaan dan anggaran.
“Informasi terakhir dari Pemkab, sudah ada lahan yang siap di Sangatta Selatan. Mestinya tahun ini sudah masuk tahap perencanaan. Jadi, tahun depan tinggal pelaksanaan fisiknya saja,” jelasnya.
Agus juga mengingatkan agar pembangunan gedung sekolah diiringi dengan kesiapan tenaga pendidik dan staf.
“Tidak bisa kita hanya bangun gedung, tapi tidak siapkan gurunya. Harus seiring, supaya bisa langsung berfungsi,” tambahnya.
Ia menyebut bahwa masalah penolakan siswa karena keterbatasan ruang kelas hanya terjadi di dua kecamatan itu, sedangkan di 16 kecamatan lainnya di Kutai Timur tidak ada kendala berarti.
“Kalau di 16 kecamatan lain relatif aman, tidak ada masalah serius. Tapi di dua kecamatan ini memang krusial dan harus segera ditangani,” katanya.
Agus berharap masalah ini tidak terus berulang setiap tahun ajaran baru.
Ia meminta agar Pemprov melakukan evaluasi menyeluruh untuk memperkuat sistem pendidikan menengah di wilayah yang padat penduduk.
“Kita tidak bisa terus-menerus bereaksi setiap tahun ajaran baru. Harus ada solusi permanen dan terencana agar tidak ada lagi anak-anak yang kehilangan hak atas pendidikan hanya karena soal ruang kelas,” pungkasnya.
