Balikpapan, infosatu.co – Rapat Paripurna DPRD Balikpapan kembali dihelat di Ruang Rapat Gabungan Komisi Gedung DPRD Balikpapan, Senin (15/3/2021).
Rapat kali ini didasari dari amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I Budiono didampingi Wakil Ketua II Subari. Ia menjelaskan agenda rapat ini dalam penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Balikpapan terhadap nota penjelasan Wali Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kearsipan. Rapat dilakukan secara protokol kesehatan secara virtual.
“Saya setuju dengan Raperda Penyelenggaraan Kearsipan ini. Biar bagaimana arsip itu hal yang sangat penting diperlukan sebagai pemenuhan Undang-Undang (UU). Kawan-kawan dari fraksi mengatakan karena ini era teknologi, maka akan dibangun jaringan yang sifatnya dari dinas-dinas,” terangnya.
“Kita coba untuk membenahi data-data arsip yang sudah berusia lima tahun agar arsip tersebut tidak boleh rusak. Data arsip secara elektronik sangat diperlukan, itulah pentingnya bangun jaringan dan pengelolaannya,” tambah Budiono.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Balikpapan sekaligus Koordinator Komisi I Subari mengutarakan turut berkomentar hal yang sama.
“Membahas kearsipan, saya rasa itu sangat penting sekali. Selama ini untuk Balikpapan masih lemah sekali dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Inisiatif Raperda ini bermanfaat untuk ke depannya,” tegasnya.
Kemudian, arsip itu adalah sebuah data dokumentasi yang nantinya menjadi sejarah buat Kota Balikpapan. Manakala ada persoalan bisa membuka arsip. Balikpapan memang sudah ada, akan tetapi tidak tertata dengan baik.
“Diharapkan nanti konsentrasi untuk menangani hal itu. Setelah Raperda ini akan fokus dalam pengelolaan kearsipan,” urai Subari. (editor: irfan)
