Samarinda, infosatu.co – Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti menyarankan agar Pemerintah Kota Samarinda dalam merumuskan segala sesuatu penting untuk memperhatikan kesetaraan gender.
Hal itu bertujuan untuk mewujudkan pembangunan responsif gender. Puji, sapan akrabnya mengatakan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah menjadi salah satu fokus pembahasan yang perlu untuk disosialisasikan tepatnya dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender.
“Tadi sudah saya sampaikan bahwa kami membuat perda ini ada banyak kasus terutama mengenai kesenjangan antara perempuan dan laki-laki. Perda ini jadi tetapi selama dua tahun ternyata belum terimplementasikan secara maksimal,” ungkapnya usai menghadiri Rapat Penyusunan Dokumen Analisis Gender Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Samarinda di Ruang Rapat Kantor Bappedalitbang Samarinda, Selasa (4/4/2023).
Menurut pandangan Puji, kurangnya terimplementasikan secara maksimal tersebut lantaran terkendala terhadap pemahaman gender di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
“Hambatannya ternyata di setiap OPD pemilik kebijakan ini belum memahami apa itu sebenarnya pengaruh kesetaraan gender apalagi perencanaan pembangunan yang responsif gender,” sambungnya.
“Jadi dengan sosialisasi ini diharapkan setiap OPD itu bahkan kepala OPD-nya sebagai vokal pointnya itu bisa menyelaraskan pengaruh kesetaraan gender. Ini dimasukkan ke dalam programnya yang responsif gender,” jelasnya.
Lebih jauh, sebagai wakil rakyat dirinya selalu menekankan agar dalam program perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemkot Samarinda harus responsif gender.
“Itu selalu kami sampaikan, memang tidak semua bisa dijalankan pemerintah kota tapi kami jalan pelan-pelan tidak bisa hanya Pemkot Samarinda tetapi semua elemen masyarakat juga harus berperan di situ,” tandasnya.
