Samarinda, infosatu.co – Program beasiswa pendidikan tinggi melalui skema gratispol di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim.
Anggota Komisi IV, Sarkowi V Zahry, menegaskan bahwa keberhasilan program ini tak cukup hanya bertumpu pada dukungan pemerintah, tetapi juga harus diiringi dengan peran aktif orang tua.
Menurutnya, ada kekeliruan persepsi di kalangan masyarakat, khususnya orang tua siswa, yang menganggap bahwa pemerintah harus menanggung seluruh biaya pendidikan anak.
Padahal, menurutnya, semangat dari program ini adalah membantu, bukan mengambil alih sepenuhnya tanggung jawab pendidikan dari orang tua.
“Kadang-kadang kita melihat masyarakat menuntut semuanya dibiayai. Padahal prinsipnya adalah subsidi, bukan pembiayaan total. Orang tua tetap harus punya andil dalam mendidik dan membiayai pendidikan anak-anaknya,” kata Sarkowi di Gedung DPRD Kaltim, Senin, 30 Juni 2025.
Ia menjelaskan, skema subsidi pendidikan seharusnya memperkuat kolaborasi antara negara dan keluarga.
Pemerintah hadir sebagai pemberi bantuan, namun tanggung jawab utama tetap berada di tangan keluarga, terutama dalam menjamin keberlangsungan pendidikan anak.
Sarkowi mencontohkan, jika batas atas UKT (Uang Kuliah Tunggal) sebuah jurusan sebesar Rp6 juta, dan pemerintah sudah menanggung Rp5 juta melalui Gratispol, maka selisih Rp1 juta seharusnya bisa diupayakan oleh keluarga.
“Masa untuk anak sendiri tidak mau keluar uang sama sekali? Dulu sebelum ada program ini, mereka bisa bayar sendiri. Sekarang dibantu malah ada yang merasa keberatan,” sindirnya.
Ia mengingatkan, semangat gotong royong dalam pendidikan harus tetap dijaga.
Pemerintah, menurutnya, tidak bisa bekerja sendirian dalam meningkatkan kualitas SDM daerah.
“Kalau semua berharap ke pemerintah tanpa partisipasi orang tua, maka justru akan membebani sistem. Kita ingin ada rasa tanggung jawab bersama,” ujarnya.
DPRD Kaltim, lanjutnya, akan terus mendorong agar program Gratispol lebih tepat sasaran.
Penilaian penerima bantuan harus memperhatikan aspek kemampuan ekonomi, prestasi akademik, dan komitmen keluarga dalam mendukung pendidikan anak.
Selain itu, Sarkowi juga menekankan pentingnya edukasi publik agar masyarakat paham bahwa tidak semua hal bisa digratiskan oleh pemerintah.
Dalam konteks pembangunan SDM, semua pihak harus berkontribusi sesuai kemampuannya.
“Kita ini ingin masyarakat maju, tapi kalau kesadaran kolektifnya belum tumbuh, berat juga. Pemerintah bisa bantu, tapi keluarga jangan pasif. Apalagi kalau soal masa depan anak sendiri,” tambahnya.
Ia berharap ke depan, Pemerintah Provinsi Kaltim dan instansi terkait dapat memperbaiki sistem sosialisasi dan pendataan penerima bantuan.
DPRD Kaltim juga akan mengawal agar prinsip keadilan dan efisiensi tetap terjaga.
“Ini soal tanggung jawab moral dan sosial. Pendidikan anak bukan cuma urusan pemerintah, tapi juga panggilan orang tua. Jangan serahkan semua ke negara, karena masa depan bangsa juga ditentukan oleh keluarga,” tutupnya.
