Kukar, infosatu.co – Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, berhasil melaksanakan Rapat Pleno Terbuka pada Senin, 21 April 2025.
Agenda ini digelar dalam rangka menyelesaikan rekapitulasi hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kukar, sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
PSU ini dilaksanakan berdasarkan keputusan MK yang menetapkan perlu diadakannya pemungutan suara ulang di sejumlah wilayah, termasuk di Kecamatan Tenggarong.
Kegiatan tersebut berlangsung pada 19 April 2025, mencakup 12 kelurahan dan dua desa di wilayah setempat.
Meski menjadi pemungutan suara yang kedua, partisipasi masyarakat tetap tinggi. Suasana pelaksanaan PSU pun berlangsung dalam kondisi aman dan tertib.
Camat Tenggarong, Sukono, mengungkapkan rasa syukurnya atas pelaksanaan PSU yang berjalan lancar.
“Alhamdulillah, PPK Kecamatan Tenggarong sudah mengadakan rekapitulasi hasil PSU yang mencakup 12 kelurahan dan 2 desa,” ujar Sukono saat diwawancarai pada Rabu, 23 April 2025.
Ia menekankan bahwa pelaksanaan PSU ini merupakan bentuk tanggung jawab untuk menjaga kemurnian suara rakyat melalui proses pemilu yang sah dan sesuai aturan.
“Harapan kami adalah perhitungan berjalan lancar dan akurat sesuai dengan aturan dan undang-undang,” tambahnya.
Rapat pleno yang dilakukan turut diawasi langsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan.
Keberadaan pengawasan tersebut memperkuat komitmen terhadap transparansi dan integritas dalam seluruh tahapan proses pemilu.
Sukono juga menyampaikan bahwa proses perhitungan telah selesai dan hasilnya sudah diserahkan ke KPU.
“Proses berjalan dengan aman dan hasil perhitungan sudah selesai dan langsung dikirimkan ke KPU,” ungkapnya.
Ia menambahkan, rekapitulasi ini menjadi bagian penting dari upaya untuk memastikan hasil PSU benar-benar mewakili kehendak rakyat secara jujur dan demokratis.
“Di tengah berbagai tantangan, PSU ini diharapkan tidak hanya memperkuat integritas pemilu, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu di Kutai Kartanegara,” tutup Sukono. (Adv)
