Samarinda, infosatu.co – Di tengah ramainya perbincangan soal penyetopan dana media dari alokasi Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), dua suara kunci dari eksekutif dan legislatif menegaskan bahwa anggaran untuk media tetap tersedia.
Bukan dihapus, melainkan akan disesuaikan berdasarkan kewajaran kebutuhan dan efisiensi program prioritas daerah.
Penegasan ini disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Yusliando, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Panitia Khusus (Pansus) RPJMD DPRD Kaltim, Jumat, 25 Juli 2025.
Ia menekankan bahwa anggaran untuk media masih diakomodasi dalam perencanaan, meski ada penyesuaian nominal.
“Yang namanya media ini kan merupakan corong informasi. Agar program, kebijakan pemerintah bisa sampai ke masyarakat. Tentunya tidak mungkin lah tidak ada anggaran media, pasti ada,” ujarnya.
Yusliando menjelaskan bahwa penyesuaian dilakukan untuk memastikan nilai anggaran tetap dalam batas yang wajar.
“Tidak mungkin kita nolkan. Jadi kami klarifikasi ya, jadi tentunya program itu maupun pendanaannya tetap ada,” tegasnya.
Pernyataan senada datang dari Ketua Pansus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, yang juga merupakan anggota Komisi III DPRD. Ia membantah isu bahwa anggaran media akan dihapus total.
“Sebetulnya bukan ditiadakan sih. Karena ada info di-nol-kan sih, enggak ya. Cuma mungkin dari TAPD karena melihat usulan anggaran media ini jumlahnya besar, sampai ratusan miliar, makanya dibahas batas kewajarannya,” ucap Syarifatul.
Menurutnya, efisiensi anggaran adalah alasan utama yang melatarbelakangi wacana ini, bukan karena isu viral yang menyeret ajudan pimpinan.
Ia juga menyinggung bahwa media memiliki peran vital dalam menyampaikan program pembangunan kepada masyarakat, sehingga tidak bisa diabaikan begitu saja.
“Teman-teman dari media ini juga perlu diperhatikan. Tentunya kalau ada anggapan ini kaitannya dengan Gubernur yang kemarin itu ya, apa karena viral itu? Sebetulnya enggak,” ungkapnya.
Ia menambahkan, selama ini anggaran media tidak berasal dari masukan DPRD, namun merupakan bagian dari pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Ia pun menegaskan bahwa media sebagai mitra pemerintah harus tetap ‘dihidupi’ dalam batas yang rasional.
“Kalau kami sih ya realistis saja. Kalau memang dianggap itu berlebihan, membengkak, ya proporsional, tapi jangan di-nol-kan,” katanya.
Saat ini, pembahasan lebih lanjut terkait skema dan nilai anggaran untuk media akan dilanjutkan dalam forum anggaran antara eksekutif dan legislatif.
Terdapat kemungkinan penyesuaian pada APBD Murni atau saat pembahasan Perubahan, tergantung hasil telaah anggaran mendatang.
Sementara itu, Syatifatul juga menyampaikan, di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD), terutama Dinas Kominfo, tetap tersedia alokasi untuk kegiatan publikasi dan kerja sama media.
Namun, titik krusial polemik ini berada pada program kolaborasi yang selama ini didukung melalui dana pokir DPRD.
“Intinya tidak akan di-nol-kan, cuma akan dirapatkan nanti di anggaran,” pungkasnya memberi harapan atas kepastian anggaran media di pembahasan selanjutnya. (Adv/diskominfokaltim)
Editor: Nur Alim
