Samarinda, Infosatu.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menaruh perhatian khusus pada penataan area pengambilan foto oleh media dan pegawai selama rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia (RI) tahun 2025.
Penertiban ini dinilai penting agar suasana acara tetap khidmat, rapi dan tidak mengganggu jalannya prosesi resmi.
Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kaltim, Ujang Rahmad, mengungkapkan bahwa kerumunan fotografer entah dari media ataupun humas yang berdesakan di titik strategis merupakan masalah lama yang terus berulang di berbagai kegiatan.
Meski memotret merupakan tugas dan hak media, penumpukan yang tidak teratur sering merusak ketertiban acara.
“Ini permasalahan dari dulu. Kita tahu memotret adalah kewajiban media, tapi kalau sampai bertumpuk, itu kurang baik dan mengganggu kekhusyukan acara,” ujarnya saat memimpin Rapat Final Laporan Kesiapan Panitia Pelaksana HUT ke-80 RI, Selasa, 12 Agustus 2025.
Dia berharap, ada solusi seperti satu kamera resmi yang memotret, lalu fotonya dibagikan ke semua media.
Atau, jika tidak memungkinkan, hanya beberapa media yang mengambil gambar dan sisanya saling berbagi.
Ujang juga menegaskan bahwa langkah ini bukan untuk membatasi kerja insan pers, tetapi demi kenyamanan bersama.
“Kami tidak melarang media. Kami hanya ingin acara berlangsung rapi, terorganisir dan tetap memberi ruang bagi insan pers untuk bekerja,” tambahnya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, menanggapi pernyataan tersebut.
Dia mengatakan bahwa penumpukan di area foto tidak sepenuhnya disebabkan oleh media.
Berdasarkan pengamatannya, sebagian besar justeru berasal dari pegawai Humas instansi yang ingin mengabadikan momen pimpinan mereka.
“Dari kerumunan itu, hanya sedikit yang benar-benar dari media. Sisanya pegawai Humas. Bahkan, mereka sering kali lebih berani dari wartawan dalam mendekat, kadang sampai mengaku dari instansi tertentu. Ini yang membuat staf kami kewalahan menertibkan,” ungkapnya.
Untuk mengatasi hal ini, dia merekomendasikan pemasangan pembatas di titik-titik tertentu serta penjagaan ketat oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Selain itu, ia menekankan perlunya edukasi internal kepada pegawai agar memahami etika peliputan dan menghormati hak media tanpa mengganggu jalannya acara.
“Kalau pegawai bisa mengerti, suasana acara akan jauh lebih tertib. Media tetap bisa bekerja, dan jalannya prosesi tetap lancar,” tegasnya.
Permasalahan publikasi ini menjadi salah satu poin yang dibahas bersama panitia pelaksana dalam rapat final kesiapan.
Selain membahas pengaturan fotografer, rapat juga meninjau kesiapan teknis lainnya, mulai dari upacara, penerimaan tamu, kesehatan, keamanan, hingga acara hiburan malam puncak.
Dengan pengaturan teknis yang hampir rampung dan kebijakan penertiban pengambilan foto yang mulai diterapkan, Pemprov Kaltim optimistis rangkaian acara HUT ke-80 RI di Samarinda akan berjalan tertib, khidmat, dan tetap memberi ruang bagi insan pers untuk menjalankan tugas jurnalistiknya secara profesional.
