
Samarinda, infosatu.co – Upaya diversifikasi ekonomi terus dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim).
Salah satunya dengan menggenjot pembangunan infrastruktur di Kabupaten Berau.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah menyatakan, pengembangan sektor pariwisata kini mulai menjadi prioritas.
Hal ini sebagai alternatif dari ketergantungan terhadap industri pertambangan.
“Saat ini, infrastruktur di Berau terus digenjot karena kita ingin menjadikan pariwisata sebagai alternatif utama,” katanya.
“Selama ini, terus terang Berau sangat bergantung pada sektor tambang. Maka, sudah saatnya kita mengembangkan potensi lain yang tak kalah besar, salah satunya adalah sektor pariwisata,” ungkapnya Senin, 26 Mei 2025.
Ia menegaskan, pengembangan pariwisata tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri.
Menurutnya, perlu sinergi dari semua pihak termasuk pemerintah daerah, masyarakat, pelaku usaha, dan perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di wilayah tersebut.
“Kita tidak bisa berjalan sendiri. Harus bersinergi dengan semua stakeholder. Termasuk perusahaan-perusahaan yang kami harapkan bisa sejalan dengan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur terpilih, terutama dalam menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan,” lanjutnya.
Tak hanya pariwisata, Syarifatul juga menyoroti potensi besar dari sektor pertanian dan kelautan yang selama ini belum tergarap maksimal.
Ia mendorong agar sektor-sektor tersebut mulai dilirik dan dikembangkan secara serius.
“Selain pariwisata, sektor pertanian dan kelautan juga sangat menjanjikan. Tapi sampai sekarang belum tersentuh dengan optimal. Maka, perlu ada kerja sama lintas sektor untuk menggali potensi ini secara maksimal,” katanya.
Ia berharap jika pengembangan sektor-sektor alternatif ini berhasil, maka akan berdampak langsung terhadap pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan di Berau.
Salah satu contohnya, kata dia adalah jika hasil tambang seperti batu bara bisa diolah langsung di daerah, maka nilai tambah ekonomi akan dirasakan masyarakat setempat.
“Kita ingin masyarakat benar-benar merasakan dampak ekonomi yang nyata. Jangan sampai aktivitas perusahaan justru meresahkan. Kami ingin ekonomi berputar di daerah, bukan hanya mengalir keluar,” pungkasnya.