Samarinda, infosatu.co – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Timur (Kaltim) 2025-2029 kini resmi menjadi dasar pijakan pembangunan lima tahun ke depan.
Dokumen strategis itu telah disahkan dalam Rapat Paripurna ke-26 DPRD Kaltim pada Senin, 28 Juli 2025, antarpemerintah dan DPRD Kaltim, sekaligus menandai dimulainya pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) yang baru.
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menjelaskan, seluruh perangkat daerah telah menerima panduan teknis untuk menerjemahkan visi-misi dalam bentuk program kerja konkret.
“Kita berharap dari visi-misi kita Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas bisa tercapai dalam waktu lima tahun ke depan,” kata Seno Aji kepada awak media usai mengikuti rapat paripurna tentang RPJMD Kaltim
Visi tersebut dijabarkan melalui enam misi pembangunan, antara lain:
1. Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan sejahtera.
2. Mewujudkan Kalimatan Timur sebagai pusat ekonomi baru yang inklusi berbasis berbasis Industrialisasi komoditas unggulan daerah.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur guna menunjang kegiatan perekonomian, pelayanan publik dan kesehatan.
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Profesional, dan berintegritas berbasis teknologi informasi.
5. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, penguatan budaya dan kearifan lokal.
6. Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
Dalam implementasinya, sejumlah program prioritas menjadi andalan Pemprov Kaltim. Salah satunya adalah Gratispol, program layanan pendidikan dan kesehatan gratis yang ditujukan untuk masyarakat ber-KTP Kaltim.
Untuk sektor kesehatan, masyarakat akan difasilitasi melalui pembiayaan premi BPJS oleh pemerintah provinsi.
Sementara di bidang pendidikan, program Gratispol akan direalisasikan dengan pembagian seragam sekolah gratis untuk pelajar SMA/SMK.
“Seragam gratis seharusnya bulan-bulan ini sudah mulai. Nanti saya cek lagi ke Dinas Pendidikan. Untuk simbolisnya. Insha Allah Agustus,” tutur Seno.
Pemprov Kaltim juga menaruh perhatian besar pada pembangunan infrastruktur sebagai penunjang layanan publik, ekonomi, dan kesehatan.
Pembangunan ke depan ditargetkan menyeluruh dan inklusif agar manfaatnya dirasakan merata oleh seluruh warga.
Seno menegaskan bahwa pelaksanaan visi dan misi ini memerlukan dukungan kolektif dari semua elemen, baik legislatif maupun masyarakat.
“Visi-misi ini akan bisa terealisasi jika seluruh pihak ikut menyukseskannya,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua Pansus RPJMD, Syarifatul Sya’diah, menjelaskan bahwa DPRD menaruh perhatian serius terhadap tingginya angka prevalensi stunting di beberapa wilayah Kalimantan Timur.
Menurutnya, perlu ada target yang realistis namun ambisius untuk menurunkan angka stunting secara signifikan dalam lima tahun ke depan.
“Dalam rangka penurunan angka prevalensi stunting di Kalimantan Timur, perlu dilakukan pengendalian pelaksanaan pemberian makanan tambahan bagi penderita stunting serta bantuan lainnya, juga penguatan tim pendamping keluarga berisiko stunting,” ujar Syarifatul di hadapan forum paripurna.
Ia menambahkan bahwa pengentasan stunting bukan hanya soal distribusi bantuan gizi, tetapi juga memerlukan evaluasi efektivitas program, pemetaan kebutuhan berbasis data, serta pelibatan aktif lembaga desa, puskesmas, dan kader pembangunan.
Menurutnya, penanganan stunting harus berbasis pendekatan multisektoral karena persoalan ini saling berkait dengan sanitasi, pendidikan, layanan kesehatan, dan ekonomi keluarga.
“Masalah stunting bukan hanya soal makanan. Ini persoalan struktural yang butuh solusi jangka panjang dan kolaboratif,” katanya.
Pansus RPJMD juga menegaskan bahwa seluruh program penanggulangan stunting yang dirancang pemerintah daerah harus memiliki indikator yang jelas dan terukur.
Program yang bersifat seremonial atau tanpa dampak nyata harus dihindari.
DPRD berharap seluruh catatan strategis dari Pansus dapat menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan pembangunan yang berpihak pada anak-anak dan keluarga rentan.
“Stunting harus menjadi indikator utama dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan manusia di Kalimantan Timur,” tambahnya. (Adv/diskominfokaltim)
Editor: Nur Alim
