Samarinda, infosatu.co – Jumlah penduduk miskin di Kaltim pada September 2020 sebanyak 243,99 ribu (6,64 persen). Sebelumnya, di bulan Maret 2020 sekitar 230,26 ribu (6,1 persen).
Ini artinya, jumlah penduduk miskin di Kaltim secara absolut bertambah sebanyak 13,73 ribu orang atau secara persentase naik sebesar 0,54 persen.
Hal ini diungkapkan Anggota Komisi II DPRD Kaltim Sutomo Jabir di Sekretariat PKB Kaltim Jalan Ir Juanda beberapa waktu lalu.
“Tahun 2020 kemarin, orang miskin baru di Kaltim sekitar 10 ribu lebih. Triwulan I itu 6,1 persen dan 6,85 persen pada triwulan II,” ungkap Sutomo, sapaan akrab politikus PKB ini.
Melihat perkembangan penduduk miskin di Kaltim, ia sangat menyayangkan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Menurutnya, pemerintah dan OPD kurang cakap dalam merespon berbagai persoalan yang ada.
“Lagi-lagi, pemerintah dan OPD kurang cakap dalam merespon berbagai persoalan yang ada,” terang Anggota Pansus LKPj tersebut.
Jika alasannya dikarenakan pandemi Covid-19, seharusnya pemerintah bisa membandingkan dengan daerah lain. Dimana, persentase jumlah penduduk miskin di daerah lain malah berkurang.
“Oleh karena itu, kita merekomendasikan agar beberapa OPD untuk dievaluasi,” tegasnya.
Disinggung awak media terkait OPD yang akan dievaluasi tersebut, ia mengatakan bahwa persoalan ini dikarenakan laju pertumbuhan ekonomi.
“Berarti ini berbicara soal ekonomi, ada apa dengan Biro Ekonomi,” bebernya.
Kemudian, ia juga menyikapi permasalahan ekonomi berkelanjutan. Seharusnya, ada koordinasi yang baik antara perkebunan, perikanan, pertanian dan lainnya sebagai alternatif ekonomi selain tambang.
“Tapi persoalan ini tidak mampu diorganisir dengan baik. Jadi untuk meningkatkan perekonomian ke depan, maka yang harus dievaluasi adalah biro ekonomi kita. Sebab, dia lah yang bisa mengkoordinir semua potensi-potensi tadi. Sehingga, mengurangi ketergantungan kita pada minerba,” pungkasnya. (editor: irfan)
