Samarinda, infosatu.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) berupaya menjaga kelancaran arus logistik menuju Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu).
Hal ini dilakukan Pemprov di tengah mogok kerja pengusaha kapal dan krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berdampak pada jalur distribusi.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji menjelaskan hambatan distribusi logistik ke Mahakam Ulu saat ini tidak hanya terjadi pada jalur sungai, tetapi juga dipengaruhi kondisi infrastruktur jalan menuju wilayah hulu.
“Yang menjadi masalah itu jalan dari Long Bagun ke Long Apari dan Long Pahangai. Jalan ke hulu yang bermasalah, sedangkan dari Tering sampai Ujoh Bilang sebenarnya sudah aman dan bisa dilewati,” ujarnya, Senin, 26 Januari 2026.
Ia menyebutkan, pembangunan ruas jalan dari Long Bagun menuju Long Pahangai baru akan dianggarkan pada tahun depan.
Untuk sementara, akses menuju wilayah hulu masih harus melewati jalur riam.
“Tahun depan baru kita anggarkan jalan dari Long Bagun ke Long Pahangai. Sementara ini memang mereka masih lewat riam,” terangnya.
Sebagai langkah sementara, Pemprov Kaltim berencana menggandeng perusahaan-perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk membantu perbaikan akses jalan agar dapat dilalui masyarakat.
“Kami akan diskusi dengan CSR yang ada di Ulu Mahakam supaya membantu, setidaknya agar masyarakat bisa lewat. CSR-nya sudah kita kumpulkan dan perusahaannya siap membantu,” katanya.
Selain persoalan jalur darat, hambatan distribusi juga terjadi pada jalur air akibat krisis BBM yang dialami pengusaha kapal.
Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pelaku usaha menghentikan pelayaran menuju Mahakam Ulu.
Menanggapi hal itu, Seno Aji menyampaikan bahwa Pemprov Kaltim telah berkoordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk mempercepat penyaluran BBM ke wilayah tersebut.
“BPH Migas sudah kita surati. Informasinya dalam minggu ini BBM akan segera diluncurkan ke sana,” jelasnya.
Ia menilai langkah tersebut sebagai respons positif untuk mengatasi kendala distribusi logistik dan BBM ke masyarakat.
Pemprov berharap dapat mempercepat penanganan infrastruktur di Mahulu dengan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, sehingga konektivitas dan distribusi dapat pulih dan berjalan lancar.
