Samarinda, infosatu.co – Proses hukum dan administratif untuk mengambil alih kembali pengelolaan Hotel Royal Suite di Balikpapan kini memasuki tahap krusial.
Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Hasanuddin Mas’ud, memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah bersiap melakukan pemutusan kontrak dengan PT Timur Borneo Indonesia (TBI), pengelola saat ini yang dinilai wanprestasi berat terhadap kesepakatan kerja sama.
Langkah pengambilalihan ini merupakan bentuk respons tegas atas serangkaian pelanggaran yang ditemukan sejak awal 2024.
Hotel Royal Suite yang semula merupakan guest house milik Pemprov Kaltim, mengalami penyimpangan fungsi dan kontribusi finansial.
PT TBI diketahui menunggak kewajiban hingga lebih dari Rp18 miliar serta mengubah fungsi hotel menjadi tempat hiburan malam tanpa persetujuan resmi.
“Sesuai laporan dan temuan, ada kewajiban tahunan yang tidak dipenuhi, termasuk pembayaran royalti.
Selain itu, fungsi hotel juga bergeser dan dipakai untuk kegiatan hiburan malam yang tidak sesuai izin awal,” tegas Hasanuddin usai Rapat Paripurna, Senin, 21 Juli 2025.
Menurutnya, Pemprov telah berkoordinasi dengan Biro Hukum dan Biro Pemerintahan untuk menyiapkan pemutusan kerja sama, serta menyusun langkah hukum agar aset daerah itu dapat kembali dikelola secara langsung.
DPRD juga menggandeng Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur untuk menindaklanjuti unsur pidana dalam kasus ini.
Sebelumnya, Komisi I DPRD Kaltim menyampaikan temuan bahwa PT TBI tidak hanya melanggar kontrak, tetapi juga melakukan penyerapan lahan secara sepihak.
Skema kerja sama dianggap merugikan daerah dan tak lagi relevan dengan prinsip tata kelola aset publik yang baik.
“Langkah pengamanan aset ini penting, agar ke depan tidak ada lagi kerja sama yang merugikan pemerintah daerah. Kita ingin aset dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan publik,” ujar Hasanuddin.
Rencana ke depan, Hotel Royal Suite kemungkinan akan dikembalikan pada fungsi semula sebagai guest house atau dikelola langsung oleh Pemprov Kaltim dengan model pengelolaan yang lebih transparan dan akuntabel.
