Samarinda, infosatu.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan Sekolah Rakyat dari Kementerian Sosial.
Saat ini Pemprov menyiapkan lahan hingga infrastruktur pendukung, termasuk akses jalan masuk khusus menuju lokasi sekolah.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kaltim, Andi Muhammad Ishak, usai menghadiri rapat pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Gedung DPRD Kaltim pada Rabu, 9 Juli 2025.
“Sekolah Rakyat ini tidak boleh berada satu kompleks dengan sekolah umum. Maka, akses jalannya juga harus disiapkan secara terpisah agar aktivitasnya mandiri dan tidak terganggu,” ungkapnya.
Menurutnya, pembangunan sekolah ini sepenuhnya dibiayai oleh Pemerintah Pusat.
Sementara tanggung jawab daerah hanya terbatas pada penyediaan lahan, perizinan, serta beberapa infrastruktur pelengkap.
“Kalau untuk pembangunan gedung, fasilitas, hingga operasional itu semua dari pusat. Kita hanya siapkan lahan dan bantu perizinan, misalnya izin pendirian sekolah,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa nilai investasi dari pemerintah pusat untuk satu sekolah rakyat bisa mencapai Rp220 miliar.
Anggaran tersebut mencakup pembangunan gedung, penyediaan peralatan, serta seluruh fasilitas penunjang.
“Itu nilai investasi besar. Jadi kalau daerah tidak ambil kesempatan ini, kita rugi. Kita tinggal siapkan lahan, selebihnya dibiayai penuh,” katanya.
Andi juga menyebut, lahan yang disiapkan nantinya akan dihibahkan kepada pemerintah pusat.
Dengan demikian, segala aset fisik dan pengelolaan sekolah akan menjadi kewenangan pusat.
“Kita sudah siap menghibahkan lahan. Nanti itu jadi milik pusat dan dikelola penuh oleh Kementerian Sosial,” terangnya.
Terkait dengan kesiapan fisik, ia menyampaikan bahwa proses rehab gedung dan pembangunan sarana tambahan telah dimulai.
Pihak Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kaltim juga sudah bergerak, termasuk melakukan penyekatan ruang kelas dan persiapan lapangan.
“Mulai Jumat ini, tim dari satuan kerja (satker) sudah mulai bekerja. Ada ruang kelas yang harus disekat, dan beberapa fasilitas tambahan yang harus dibangun seperti lapangan dan pagar pembatas,” ucapnya.
Kaltim juga berkomitmen memenuhi kebutuhan fasilitas minimum seperti sanitasi, air bersih, dan ruang kelas yang layak, demi menjamin kenyamanan siswa dalam proses belajar.
“Sekolah ini untuk anak-anak dari keluarga miskin dan rentan. Maka fasilitasnya juga harus manusiawi dan nyaman. Jangan sampai kesannya sekolah ini murahan,” ujarnya.
Dia menambahkan bahwa meskipun fasilitas dan operasional sepenuhnya ditanggung pusat, koordinasi dan pendampingan dari daerah tetap penting untuk memastikan sekolah rakyat berjalan sesuai tujuan.
“Kita tidak kelola langsung, tapi kita tetap harus kawal. Karena siswa-siswa itu adalah anak-anak kita juga,” tegasnya.
Dengan persiapan matang dari pemerintah daerah dan dukungan penuh dari pemerintah pusat, sekolah rakyat diharapkan bisa menjadi alternatif pendidikan yang menjawab kebutuhan anak-anak dari keluarga prasejahtera. (Adv/diskominfokaltim)
Editor: Nur Alim
