Samarinda, infosatu.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menyatakan siap mengambil alih penuh pengelolaan Jembatan Mahakam usai insiden tabrakan kapal yang kembali terjadi pada 26 April 2025.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menegaskan bahwa langkah penutupan sementara jembatan merupakan bentuk tanggung jawab moral pemerintah daerah terhadap keselamatan masyarakat.
Seno Aji menilai penutupan akses Jembatan Mahakam yang berlaku di tanggal 30 April 2025 adalah langkah yang tepat. Kebijakan ini diambil menyusul insiden tabrakan ke-23 sejak jembatan tersebut beroperasi. Meski secara administratif pengelolaan jembatan dan alur pelayaran masih di bawah kewenangan pemerintah pusat, Pemprov Kaltim menganggap perlu adanya evaluasi total terhadap sistem yang berlaku saat ini.
“Ya memang itu yang seharusnya terjadi ya. Jembatan Mahakam sudah 23 kali ditabrak. Tapi karena semuanya kewenangan pusat, jembatan milik pusat, pengolongan juga dilakukan pusat, maka Kaltim sebenarnya tidak punya tanggung jawab penuh. Tapi kami punya tanggung jawab moral terhadap masyarakat yang melintas di atasnya,” ujar Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji di Samarinda, Rabu, 30 April 2025.
Seno Aji, menegaskan bahwa penutupan akses jembatan ini dilakukan sambil menunggu keputusan dari pemerintah pusat mengenai status pengelolaan ke depan. Ia menyebut Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud telah berada di Jakarta untuk menyampaikan langsung usulan pengambilalihan pengelolaan kepada Menteri terkait.
“Pak Gubernur juga sudah di Jakarta, sudah disampaikan ke Pak Menteri. Sejak tanggal 27 kemarin kita sudah sampaikan ke pusat, tinggal nunggu hasilnya,” imbuhnya.
Seno menyebut, Pemprov Kaltim siap memasang seluruh sistem pengamanan dan pengaturan pelayaran jika pengelolaan diserahkan ke daerah. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah penempatan vendor untuk melakukan pengolongan secara profesional dan berstandar tinggi.
“Itu yang kita minta, supaya tanggung jawab penuh ada di Provinsi Kaltim, dan kita akan memasang semua vendor yang ada dengan baik, melakukan pengolongan dengan baik,” jelas Seno.
Ia menekankan bahwa langkah ini bukan hanya soal teknis pelayaran, tetapi juga menyangkut keselamatan masyarakat dan potensi peningkatan pendapatan daerah.
Menurutnya, jika pengelolaan kolong jembatan diambil alih Pemprov, maka jalur pelayaran yang selama ini padat oleh aktivitas angkutan batubara bisa memberi kontribusi signifikan bagi pendapatan asli daerah (PAD).
“Peningkatan PAD akan signifikan. Dan kita berharap itu bisa terjadi dalam waktu dekat. Yang pertama adalah keselamatan masyarakat di atasnya, kita yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah peningkatan PAD untuk pembangunan Kaltim juga akan lebih besar,” tegasnya.
Sejauh ini, jalur kolong Jembatan Mahakam menjadi salah satu titik padat aktivitas transportasi batubara dan barang. Namun kurangnya sistem pengamanan yang memadai menyebabkan tabrakan berulang kali, yang tak hanya membahayakan struktur jembatan tapi juga masyarakat pengguna jalan di atasnya.
Menurut data Dinas Perhubungan Kaltim, sepanjang 10 tahun terakhir terjadi lebih dari 23 kali insiden kapal menabrak pilar jembatan, dengan sebagian besar melibatkan tongkang pengangkut batubara. Hingga kini, belum ada sistem pelayaran otomatis atau teknologi pengarah arus kapal di sekitar kolong jembatan, membuat navigasi kapal bergantung sepenuhnya pada kemampuan nakhoda dan kondisi cuaca.
Jika rencana pengambilalihan disetujui pemerintah pusat, Pemprov Kaltim akan menjadi penanggung jawab utama dalam sistem pengaturan lalu lintas sungai di kolong jembatan. Langkah ini dinilai akan mempercepat penerapan teknologi keselamatan, serta membuka peluang penerimaan retribusi daerah dari aktivitas pelayaran di Sungai Mahakam. (ADV/DiskominfoKaltim)
Editor : Nur Alim
