Samarinda, infosatu.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menerima perwakilan Serikat Pekerja Kaltim yang menggelar aksi unjuk rasa terkait penolakan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2024.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Gubernur Kaltim itu dipimpin oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim Rozani Erawadi. Sejumlah pejabat terkait serta perwakilan pengunjuk rasa mengikuti dialog tersebut.
Rozani menjelaskan bahwa perwakilan pendemo meminta Pemprov Kaltim menyampaikan saran dan masukan kepada Pemerintah Pusat. Hal ini untuk meninjau kembali atau merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51/2023 tentang Pengupahan.
“Secara kebijakan umum terkait PP 51/2023 tentang pengupahan, mereka berharap Pemprov Kaltim menyampaikan saran dan masukkan kepada Pemerintah Pusat. Agar meninjau kembali keputusan PP tersebut,” jelas Rozani Erawadi di Ruang Rapat Lantai VI Kantor Gubernur Kaltim, Senin (20/11/2023).
Tuntutan dari perwakilan pendemo itu agar PP tentang Pengupahan direvisi. Harapannya, upah yang telah ditetapkan dapat diubah dengan nominal mendekati daya beli para buruh.
Terutama menaikkan menjadi 15 persen terkait Alpha. “Artinya, cukup dihitung melalui dari pertumbuhan inflasi dan peningkatan ekonomi,” ujarnya.
Meskipun kewenangan penetapan UMP berada Pemerintah Pusat, Disnakertrans Kaltim bersama perwakilan pendemo dan Dewan Pengupahan akan berkomunikasi dengan Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik.
Disnakertrans juga berencana melakukan rapat bersama Dewan Pengupahan guna meninjau ulang hasil keputusan. Nantinya, hasil dari rapat tersebut akan disampaikan kepada Pj Gubernur untuk penetapan UMP pada hari berikutnya.
Dalam dialog dengan pihak Pemprov Kaltim, para pengunjuk rasa diwakili koordinator aksi Sukarjo. Selain itu, dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Kaltim Sulaiman Hattase.
