Balikpapan, infosatu.co– Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan kembali komitmennya terhadap transformasi tata kelola keuangan daerah berbasis digital.
Hal ini tercermin dalam pembukaan resmi High Level Meeting (HLM) Evaluasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan Rapat Koordinasi (Rakor) Retribusi Daerah Tahun 2025 yang berlangsung di Hotel Blue Sky Balikpapan, Kamis, 12 Juni 2025.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, yang hadir secara langsung membuka acara tersebut, menyatakan bahwa forum ini bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan merupakan tonggak penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mewujudkan sistem keuangan daerah yang modern.
“Pemerintah Provinsi Kaltim memandang digitalisasi bukan hanya sebagai tren, tetapi sebagai kebutuhan strategis untuk menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan modern,” ujar Seno.
Itu disampaikan dalam pidatonya di hadapan 203 peserta yang berasal dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Timur ini dirancang sebagai wadah evaluasi atas progres digitalisasi transaksi keuangan pemerintah daerah.
Selain itu, forum ini juga bertujuan memperkuat koordinasi antarlembaga demi optimalisasi penerimaan daerah melalui pemanfaatan teknologi digital.
Dalam kesempatan itu, Seno Aji menyampaikan bahwa Provinsi Kalimantan Timur berhasil menempati posisi kedua terbaik di regional Kalimantan dalam pelaksanaan program ETPD.
Penilaian ini diberikan oleh Satuan Tugas P2DD di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
“Ini adalah prestasi kolektif yang lahir dari kerja keras semua pihak. Namun kita tidak boleh berpuas diri. Justru ini saatnya untuk meningkatkan kualitas implementasi digitalisasi, baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah,” tegasnya.
Seno menggarisbawahi bahwa elektronifikasi transaksi tak sebatas pada pemanfaatan aplikasi atau sistem digital.
Lebih dari itu, ia menekankan pentingnya perubahan cara berpikir, pola kerja, dan budaya birokrasi yang selaras dengan semangat inovasi dan kolaborasi.
Ia pun mendorong seluruh OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Kaltim untuk menyusun roadmap TP2DD yang lebih konkret dan terukur.
Menurutnya, roadmap tersebut harus mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi serta menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan masyarakat.
Tak hanya itu, penerapan layanan seperti SP2D Online dan inovasi Seven Days Service (SDS) turut menjadi sorotan.
Bagi Seno, layanan semacam ini adalah representasi nyata dari visi pelayanan publik yang cepat, efisien, dan berbasis teknologi informasi.
“Digitalisasi bukan sekadar alat, tapi cara baru dalam berpikir dan bekerja. Kita harus meninggalkan cara lama dan bergerak menuju sistem yang lebih efisien dan akuntabel,” tambahnya.
Kepala Bapenda Kalimantan Timur, Hj. Ismiati, dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan forum strategis untuk menyatukan pandangan dan arah kebijakan antar pemangku kepentingan dalam proses digitalisasi pengelolaan keuangan daerah.
“Kita evaluasi capaian selama ini, lalu perkuat kolaborasi agar transformasi digital tidak hanya sekadar wacana, tetapi benar-benar menjadi bagian dari sistem kerja di daerah,” ujarnya.
Acara diakhiri dengan penandatanganan berita acara sebagai bentuk dokumentasi komitmen bersama.
Penandatanganan dilakukan oleh Wakil Gubernur Seno Aji, Deputi Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim Agus Taufik, Direktur Kepatuhan dan Human Capital PT BPD Kaltim Kaltara Abdul Haris Sahilin, serta Plt Asisten Administrasi Umum Hj. Ismiati.
Penandatanganan tersebut menjadi simbol penguatan kerja sama lintas institusi untuk membangun sistem keuangan daerah. Tidak hanya digital, tetapi juga transparan dan terintegrasi.
Pemerintah Provinsi Kaltim berharap agenda ini mampu menjadi fondasi yang kokoh dalam perjalanan panjang menuju tata kelola pemerintahan berbasis teknologi yang efisien dan berkelanjutan. (Adv/Diskominfokaltim).
Editor : Nur Alim
