Samarinda, infosatu.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus memperkuat komitmennya dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat.
Salah satunya mewujudkan pelaksanaan akad massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 800 ribu debitur.
Juga sekaligus peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) Kaltim 2025 yang digelar di Gedung Olah Bebaya, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim pada Selasa, 21 Oktober 2025.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim Sri Wahyuni menegaskan, program KUR merupakan bukti nyata dukungan pemerintah terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar dapat tumbuh secara mandiri dan berkelanjutan.
Ia mengingatkan penerima manfaat untuk mengelola dana pinjaman dengan penuh tanggung jawab serta memanfaatkannya sesuai peruntukan usaha.
“Kami berharap dana KUR ini digunakan secara transparan dan akuntabel. Jangan sampai disalahgunakan untuk kebutuhan konsumtif, karena tujuannya untuk memperbesar usaha dan memperkuat ekonomi masyarakat,” ujar Sri Wahyuni.
Sri menjelaskan, KUR memberikan kemudahan bagi pelaku usaha karena suku bunganya telah disubsidi pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Dari bunga komersial yang semestinya mencapai 10–12 persen, masyarakat hanya menanggung 6 persen, sementara sisanya ditanggung oleh negara.
“Subsidi bunga ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap sektor usaha kecil agar tetap mampu bertahan dan berkembang di tengah tantangan ekonomi,” tambahnya.
Selain memperluas akses pembiayaan usaha, Pemprov Kaltim juga meluncurkan Kredit Program Perumahan (KPP) Kaltim 2025.
Program ini menjadi bagian dari inisiatif Gratispol, yakni pembebasan biaya administrasi kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan nilai hingga Rp10 juta.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (DPPKUKM) Kaltim, Heni Purwaningsih melaporkan kegiatan ini diikuti sekitar 400 pelaku usaha dari sembilan lembaga penyalur KUR.
Antara lain Bankaltimtara, BRI, BNI, Mandiri, BSI, BTN, Bukopin, BCA, dan Pegadaian.
Selain penyaluran KUR, acara tersebut juga dirangkai dengan penandatanganan kerja sama antara DPPKUKM Kaltim, perbankan, dan perguruan tinggi.
Sinergi lintas sektor ini diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan sekaligus memperkuat pendampingan usaha, khususnya bagi koperasi desa dan kelurahan merah putih yang tengah berkembang di seluruh wilayah Kaltim.
“Kami ingin memperluas ekosistem pembiayaan yang terintegrasi. Kolaborasi dengan dunia pendidikan dan perbankan akan membantu koperasi desa agar bisa naik kelas dan menjadi motor penggerak ekonomi lokal,” jelas Heni.
Hingga saat ini, tercatat 1.037 koperasi desa dan kelurahan merah putih telah terbentuk di sepuluh kabupaten dan kota di Kaltim.
Program tersebut kini memasuki tahap kedua, yakni pembangunan sarana prasarana ekonomi seperti gerai, gudang, dan fasilitas usaha lainnya.
Menurut Heni, keberadaan koperasi ini menjadi tulang punggung penguatan ekonomi masyarakat desa.
Dengan dukungan pembiayaan dari KUR dan KPP, Pemprov Kaltim berharap pertumbuhan ekonomi dapat lebih merata hingga ke tingkat akar rumput.
“Kita ingin membangun sistem ekonomi yang berkeadilan, tidak hanya bertumpu pada sektor besar. Melalui koperasi dan pelaku usaha kecil, ekonomi daerah bisa tumbuh dari bawah,” pungkasnya.
