Samarinda, infosatu.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menegaskan komitmennya dalam menanggulangi persoalan banjir yang masih menjadi tantangan utama di Kota Samarinda.
Salah satu fokus utama adalah percepatan normalisasi dua sungai besar yang melintasi kota, yakni Sungai Mahakam dan Sungai Karang Mumus.
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menyampaikan, pengerukan dan penataan kembali Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam dan Karang Mumus telah masuk dalam agenda prioritas pemerintah.
Ia menilai, penumpukan sedimentasi yang terjadi bertahun-tahun telah mempersempit arus air sehingga mengurangi daya tampung sungai.
“Langkah awal yang sedang dilakukan adalah pengerukan total di sepanjang Sungai Mahakam dan Karang Mumus. Penumpukan lumpur di dasar sungai inilah yang membuat aliran air tersendat dan akhirnya menyebabkan banjir di beberapa wilayah,” ungkap Seno Aji.
Seno menjelaskan, proses perencanaan normalisasi tersebut telah melalui diskusi bersama tim akademisi Universitas Mulawarman.
Tahap berikutnya tengah dimatangkan bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) guna memastikan pelaksanaannya berjalan terarah dan terpadu.
“Kami sangat berharap dukungan penuh dari pihak BWS agar pengerukan dapat dilakukan secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir,” tuturnya.
Ia menekankan pentingnya penanganan banjir dengan pendekatan menyeluruh.
Hal tersebut mencakup pengelolaan aliran air dari kawasan Danau Semayang hingga bermuara ke Sungai Mahakam.
Menurutnya, intervensi di wilayah hulu akan memberikan dampak signifikan pada wilayah hilir.
“Kalau pengerukan dimulai dari hulu, efek positifnya akan langsung dirasakan hingga ke daerah hilir,” jelasnya.
Tak hanya fokus pada normalisasi sungai, Pemprov Kaltim juga menyiapkan strategi jangka panjang terkait tata kelola air di Samarinda.
Seno menilai, kota ini perlu memiliki rencana induk pengelolaan air yang terukur agar pembangunan drainase maupun kanal dapat saling terhubung dan efisien.
“Kita perlu rencana induk pengelolaan air yang lengkap agar sistem drainase dan kanal banjir tidak langsung mengarahkan aliran air ke pusat kota,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mengungkap bantuan keuangan dari Pemprov Kaltim selama beberapa tahun terakhir telah banyak diarahkan untuk penguatan infrastruktur drainase di Samarinda.
Namun, pencapaiannya masih belum maksimal sehingga perlu evaluasi secara menyeluruh.
“Dukungan dana dari Pemprov sudah cukup besar, tetapi hasil di lapangan masih belum sesuai harapan. Karena itu, kami akan lakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaannya,” tandasnya.
