Samarinda, infosatu.co – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud bersama 17 gubernur lainnya di Indonesia bertolak ke Jakarta untuk melakukan pertemuan penting dengan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, Sabtu, 11 Oktober 2025.
Agenda ini membahas rencana pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam rancangan APBN 2026, yang berpotensi memengaruhi stabilitas keuangan dan pembangunan daerah.
Bagi Kaltim, yang selama ini menjadi salah satu daerah penyumbang terbesar penerimaan nasional dari sektor migas dan batu bara, kebijakan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) ini menjadi perhatian serius.
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, yang dikonfirmasi di sela kegiatan di Hotel Fugo Samarinda, mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi tengah berupaya keras menekan besaran pemotongan DBH agar tidak melebihi 35 persen.
“Kami berharap pemotongan DBH hanya di angka 25 sampai 35 persen, jangan sampai mencapai 75 persen seperti rencana awal,” ujar Seno, Sabtu, 11 Oktober 2025.
Seno menjelaskan, pemangkasan besar-besaran akan berdampak langsung pada tiga sektor vital daerah, yaitu bagi hasil batu bara, minyak dan gas (migas), serta bahan bakar minyak (BBM).
Ketiganya menjadi tulang punggung keuangan daerah yang menopang berbagai program pembangunan strategis.
Menurut Seno, langkah Gubernur Rudy Mas’ud bertemu langsung dengan Menteri Keuangan merupakan bentuk diplomasi fiskal untuk memperjuangkan hak-hak daerah penghasil sumber daya alam.
“Gubernur bersama 17 kepala daerah lainnya sedang membahas langsung dengan Kementerian Keuangan. Mereka sedang merumuskan berapa besaran dana yang bisa diberikan pusat ke daerah, termasuk Kaltim,” jelasnya.
Seno menegaskan, usulan Kaltim bukan tanpa dasar. Sebagai salah satu kontributor utama pendapatan negara dari sektor migas dan batu bara, Kaltim dinilai layak mendapatkan alokasi dana yang lebih proporsional.
Meski belum ada keputusan resmi, Seno menyebut terdapat sinyal positif dari hasil pembahasan awal.
“Kami optimistis jumlah alokasi DBH untuk Kaltim bisa meningkat lagi. Pemerintah pusat memahami kondisi daerah yang sangat bergantung pada dana transfer tersebut,” ujarnya.
Seno menambahkan, Pemprov Kaltim akan terus melakukan komunikasi intensif dengan kementerian terkait untuk memastikan skema pembagian dana pusat-daerah berjalan lebih adil dan berimbang.
“Ini bukan hanya soal angka, tapi soal keadilan fiskal. Daerah penghasil seperti Kaltim sudah semestinya mendapat porsi yang mencerminkan kontribusinya kepada negara,” tutupnya.
