Samarinda, infosatu.co – Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji menyampaikan bahwa Pemprov telah menyerahkan rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke DPRD dan mendapat persetujuan.
“Sudah ada penyampaian laporan dan dapat persetujuan dari DPRD. Nanti akan ada nota penjelasan dan pansus. Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam waktu dekat RPJMD bisa disahkan,” ujarnya.
Hak itu disampaikan saat ditemui dalam Rapat paripurna ke-15, Rabu, 28 Mei 2025 di gedung A DPRD Kaltim, Samarinda.
Seno Aji juga menanggapi bencana banjir besar yang melanda wilayah Kaltim dari Samarinda hingga Mahakam Ulu.
Ia menyatakan Pemprov telah berdiskusi dengan Balai Wilayah Sungai untuk segera mengecek kondisi Sungai Mahakam dan danau Semayang di sekitarnya.
“Sungai Mahakam sudah 25 tahun tidak dikeruk, terjadi pendangkalan. Kami meminta Kementerian PUPR untuk melakukan program pengerukan. Ini akan membantu air cepat turun ke hilir,” jelasnya.
Menanggapi pertanyaan soal tindak lanjut 27 temuan dan 63 rekomendasi pada Laporan Keuangan 23 Mei 2025 lalu yang akan dikerjakan dalam waktu 60 hari, Seno memastikan pihaknya serius menyelesaikan.
“Sudah diskusi dengan Ibu Sekda, asisten, dan inspektorat. Kita tindak lanjuti dan itu wajib,” tegasnya.
Terkait penggeledahan Kejaksaan atas kasus dana DBON Rp100 miliar, Seno menyebut itu sebagai langkah positif.
Ia menyatakan kejadian tersebut berlangsung sebelum pemerintahan saat ini terbentuk pada 2023.
“Kami mendukung kejaksaan untuk mengungkap fakta apa pun itu. Dalam waktu dekat sudah ada hasilnya,” katanya.
Seno juga menegaskan bahwa Pemprov mengikuti proses hukum dan memberi ruang kepada aparat penegak hukum.
“Kalau dirasa sudah cukup, silakan dilimpahkan ke pengadilan sebagai P21. Kita akan mengikuti semuanya,” ucapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Syadiah, menyatakan keprihatinannya atas bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah.
Ia mengapresiasi respon cepat pemerintah kabupaten yang sudah memberikan bantuan langsung kepada masyarakat terdampak di Segah dan Kelai.
“Kami lihat sudah ada aksi langsung. Kami apresiasi karena kita tidak bisa berdiam diri,” ujarnya.
Ia menyoroti adanya korban jiwa akibat tanah longsor, salah satunya di Gerilya, dan meminta evaluasi menyeluruh.
“Ini jadi perhatian dalam pembahasan RPJMD ke depan. Harus ada kebijakan pencegahan jangka panjang,” tambahnya.
Syarifatul menilai bahwa pembangunan dan revitalisasi drainase merupakan langkah nyata menangani banjir, namun harus dibarengi dengan pemeliharaan berkala.
“Apa gunanya drainase besar kalau penuh lumpur dan sampah? Harus rutin dipantau,” ungkapnya.
Terkait rencana pengerukan Sungai Mahakam, ia menyebut hal itu sebagai langkah konkret.
Namun, dari sisi anggaran, ia mengingatkan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk perusahaan tambang yang beroperasi di Kaltim.
“Perusahaan harus ikut serta, mungkin lewat PAD atau bentuk dukungan lain. Tidak bisa semuanya dibebankan ke pemerintah,” tegasnya.
