Samarinda, Infosatu.co – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, menegaskan pentingnya kesiapsiagaan Pemprov dalam menangani situasi bencana.
Hal ini terutama di wilayah terpencil seperti Mahakam Ulu (Mahulu), Kutai Barat, Kutai Timur ataupun wilayah yang sulit aksesnya.
Ia menilai, Pemprov belum memiliki sarana transportasi darurat yang memadai untuk menjangkau daerah yang terputus jalur air maupun jalur darat.
Menurutnya, kebutuhan terhadap moda transportasi udara seperti helikopter tidak bisa lagi ditunda.
Situasi darurat yang terjadi baru-baru ini di Mahulu menjadi bukti lemahnya sistem penanganan bencana, karena distribusi logistik menjadi tersendat akibat minimnya akses.
“Warga kesulitan bahan makanan, tapi kita tidak bisa cepat merespons karena tidak ada helikopter. Jalur darat putus, sungai dangkal. Jadi harus ada solusi jangka pendek,” ujarnya dalam keterangannya usai rapat, Jumat, 8 Agustus 2025.
Ia mengakui, upaya peminjaman helikopter dari instansi vertikal seperti Polda sempat dilakukan, namun terkendala kondisi armada yang rusak.
Akibatnya, proses distribusi bantuan ke Mahulu menjadi lebih lama karena harus melalui jalur sungai yang kompleks.
“Begitu diminta, helinya rusak. Kita terpaksa lewat kapal, lalu ganti ke kapal kecil, makan waktu. Ini bukan respon yang ideal untuk kondisi darurat,” tegasnya.
Ia meminta Pemprov untuk tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan pusat atau instansi lain.
Ia mendorong pengadaan helikopter melalui anggaran daerah atau kolaborasi dengan pihak swasta lewat program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Kenapa kita nggak pikirkan heli bersama? Bisa dipakai Pemprov, TNI, Polri, bahkan DPR. Biayanya bisa lebih efisien kalau dikelola bersama. Perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di daerah pun bisa ikut bantu lewat CSR,” jelasnya.
Ia mencontohkan keberhasilan program penyewaan helikopter yang dilakukan pada masa Gubernur sebelumnya.
Menurutnya, saat itu Pemprov mampu merespons lebih cepat terhadap kondisi darurat, terutama di wilayah terdampak banjir seperti Berau.
“Dulu kita pernah sewa heli tiga bulan. Waktu banjir di Berau, langsung bisa turun. Sekarang malah nggak ada helikopter satu pun,” ucapnya.
Dalam jangka pendek, dia lebih menyarankan skema sewa dibanding pembelian, mengingat beban perawatan yang tinggi.
Namun, jika dilakukan secara terencana dan dimanfaatkan secara kolektif, ia optimistis skema ini justru lebih menguntungkan daerah.
“Kalau beli, harus rawat rutin, personel juga mahal. Tapi kalau sewa dan digunakan bersama, itu bisa lebih hemat,” tuturnya.
Ketua DPRD dari Fraksi Golkar ini juga menekankan bahwa posisi Mahakam Ulu sebagai daerah perbatasan seharusnya menjadi prioritas utama dalam sistem logistik dan kebencanaan.
Ia khawatir jika ketidaksiapan ini terus berlanjut, masyarakat akan selalu menjadi korban saat bencana melanda.
“Mahulu itu bukan daerah biasa. Itu perbatasan negara. Kalau kita tidak siapkan infrastruktur darurat, bagaimana bisa jaga kedaulatan sekaligus melindungi warga?” katanya.
DPRD Kaltim, lanjutnya, siap mengawal pembahasan anggaran dan mendorong agar penyediaan helikopter darurat ini masuk dalam program strategis Pemprov pada APBD 2026.
Ia berharap, langkah ini bisa menjadi solusi konkret terhadap tantangan geografis Kaltim yang unik dan kompleks.
“DPRD akan dukung penuh. Kalau Pemprov berani ajukan, kami akan kawal. Ini untuk keselamatan masyarakat,” pungkasnya.
