Samarinda, infosatu.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengakui masih adanya kekurangan dalam penyampaian informasi terkait program pendidikan gratis kepada mahasiswa.
Kondisi ini menjadi salah satu catatan dalam evaluasi pelaksanaan program Gratispol.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, usai menghadiri forum Kaltim Strategic Isu Monitoring yang digelar oleh KASTRAT BEM FISIP Universitas Mulawarman di Gedung Rektorat Unmul.
Forum ini mengambil tema “Menakar Satu Tahun Kepemimpinan Rudy–Seno” (Janji Pendidikan Gratis dan Realitas Implementasinya).
Menurutnya, forum tersebut menjadi ruang evaluasi sekaligus sosialisasi program kepada mahasiswa.
“Diskusi hari ini positif, kami memberikan sosialisasi kepada mahasiswa tentang program pendidikan gratis. Ada beberapa yang masih membutuhkan penjelasan tambahan, itu akan kita lakukan,” ujar Seno Aji, Selasa, 31 Maret 2026.
Ia menegaskan, program ini dirancang untuk menjamin masa depan generasi muda, khususnya dalam membuka akses pendidikan tinggi.
“Kita ingin masa depan anak-anak kita bisa terjamin, kuliahnya bisa terbayarkan oleh pemerintah,” katanya.
Dari hasil diskusi, salah satu persoalan utama yang mengemuka adalah masih terbatasnya informasi yang diterima mahasiswa terkait program Gratispol.
Menjawab hal tersebut, pemerintah berencana menyiapkan layanan pusat informasi atau call center agar akses informasi lebih mudah dan terpusat.
“Kita akan buat satu call center, jadi hanya satu nomor yang bisa dihubungi dengan beberapa operator,” ungkapnya.
Selain itu, Pemprov Kaltim juga akan kembali menggencarkan sosialisasi ke seluruh perguruan tinggi di daerah, yang saat ini berjumlah sekitar 52 kampus, dengan melibatkan pihak rektorat serta tim pemerintah daerah.
“Kita akan bekerja sama dengan para rektor, dan tim juga akan turun langsung ke kampus-kampus,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, dinamika mahasiswa juga sempat muncul, termasuk aksi simbolik berupa pemberian “kartu merah” oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Mulawarman (BEM KM Unmul).
Menanggapi hal itu, Seno menilai aksi tersebut sebagai bagian dari aspirasi yang perlu dihargai.
“Saya enggak tahu kartu merah itu untuk siapa, tapi itu bagian dari aspirasi mahasiswa. Kita tampung dan kita beri perhatian,” ujarnya.
Ia menegaskan, seluruh elemen mahasiswa akan tetap dirangkul dalam proses evaluasi kebijakan.
Upaya perbaikan komunikasi ini diharapkan dapat menutup celah informasi yang selama ini menjadi keluhan mahasiswa.
Sekaligus memastikan program pendidikan gratis dapat dipahami dan diakses secara lebih merata.
