Samarinda, infosatu.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bersama DPRD terus memperkuat komitmen dalam mengatasi ketimpangan infrastruktur dan akses layanan dasar di wilayah terpencil, khususnya di Kutai Timur (Kutim), Berau, dan Bontang.
Apansyah, anggota Komisi III DPRD Kaltim, menyoroti persoalan akut di wilayah perbatasan seperti Sandaran dan Tanjung Mangkaliat, di mana sembilan desa masih belum tersambung jaringan listrik dan jalan penghubung masih sangat memprihatinkan.
Hal ini disampaikannya saat ditemui dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kalimantan Timur pada Jumat, 23 Mei 2025.
“Dari sembilan desa di sana belum ada aliran listrik sama sekali. Jalan penghubung antardesa juga sangat buruk. Ini jadi perhatian utama kami,” jelas Apansyah.
Ia menambahkan, pemerintah daerah telah mengusulkan anggaran sekitar Rp1,3 triliun ke tingkat provinsi melalui mekanisme Bantuan Keuangan (BanKeu), yang saat ini tengah diseleksi berdasarkan skala prioritas.
Di wilayah Hulu seperti Muara Bengkal, persoalan jalan rusak juga menjadi perhatian.
Pemerintah berencana berkolaborasi antara kabupaten/kota dan provinsi, di mana proyek-proyek yang bisa ditangani melalui APBD daerah kan diserahkan ke daerah, sedangkan proyek besar akan dikawal oleh Pemprov Kaltim.
Sementara itu, Bontang juga menjadi prioritas penanganan. Dua isu utama yang tengah diselesaikan adalah banjir dan ketersediaan air bersih.
Melalui bantuan keuangan provinsi, pembangunan instalasi pengolahan air (WTP) di Indomingo telah rampung.
Kepala distribusi air kini diserahkan ke Pemkot Bontang dan Pemkab Kutim untuk menjangkau masyarakat.
“WTP (Water Treatment Plant/Instalasi Pengolahan Air) sudah selesai. Untuk distribusinya, itu tanggung jawab masing-masing pemerintah kabupaten/kota. Kami dari provinsi hanya menyiapkan infrastrukturnya,” sambung Apansyah.
Di sisi lain, Kepala Dinas PUPR Kaltim, Fitra Firnanda, mengungkap bahwa jalan pesisir Samarinda–Berau ditargetkan mulus pada 2027.
Proyek ini mencakup pembangunan jalan pendekat dan jembatan, termasuk Jembatan Nibung yang dijadwalkan selesai tahun ini.
“Total anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp2 triliun dan akan dialokasikan bertahap pada 2026 hingga 2027,” ujarnya.
Pembangunan jalan tol Samarinda–Bontang juga telah masuk dalam rencana jangka menengah.
Jalan ini diharapkan mempercepat konektivitas wilayah pesisir dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Dalam konteks regulasi, proyek-proyek infrastruktur yang didanai melalui BanKeu diatur dalam Peraturan Gubernur Kaltim No. 46 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa.
