Bontang, infosatu.co – Wali Kota Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim) Neni Moerniaeni menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam mendukung pembangunan kota, terutama di tengah tantangan fiskal yang tengah dihadapi daerah.
Dalam pernyataannya, Neni menyinggung kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang yang mengalami penurunan.
Menurutnya, situasi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan.
Meski demikian, ia menegaskan kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi upaya pembangunan maupun kerja sama antar lembaga di daerah.
“Penurunan APBD tidak menurunkan semangat Kota Bontang untuk terus membangun dan berkolaborasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan, termasuk infrastruktur,” ujar Neni.
Hal itu disampaikan saat kegiatan penyambutan Kepala Kejaksaan Negeri Bontang yang baru, Beni Putra, yang dirangkai dengan buka puasa bersama di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Minggu, 15 Maret 2026.
Ia menjelaskan, pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada kemampuan fiskal pemerintah semata, tetapi juga membutuhkan dukungan serta kolaborasi berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum.
Menurutnya, hubungan yang baik antara pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum menjadi bagian penting dalam memastikan jalannya pemerintahan serta pembangunan daerah tetap berada dalam koridor hukum yang jelas.
Dalam kesempatan tersebut, Neni juga menyampaikan ucapan selamat datang kepada Beni Putra yang baru menjabat sebagai Kajari Bontang.
Ia berharap kehadiran pimpinan Kejaksaan yang baru dapat semakin memperkuat sinergi antara Kejaksaan dan Pemerintah Kota Bontang.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bontang, Beni Putra, menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan oleh pemerintah daerah.
Ia berharap dapat diterima sebagai bagian dari masyarakat Bontang sekaligus membangun kerja sama yang baik dengan berbagai pihak di daerah.
“Dengan harapan kami bisa bersinergi dan berkolaborasi dalam rangka perlindungan hukum yang berkeadilan dan humanis,” tuturnya.
Kegiatan tersebut menjadi momentum awal bagi pimpinan Kejaksaan Negeri Bontang yang baru untuk menjalin komunikasi serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan dan penegakan hukum di Kota Bontang. (Adv)
