Samarinda, infosatu.co – Pemerintah daerah khususnya Kaltim dapat memanfaatkan daerah aliran sungai (DAS) sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Salah satunya, dengan pembentukan Perusahaan Daerah (Perusda) Pengelolaan Arus Lalu Lintas Sungai (ALLS).
Ketua Badko HMI Kaltim-Kaltara Abdul Muis mengatakan bahwa jika Pemprov Kaltim dapat memaksimalkan potensi yang ada di Sungai Mahakam, maka itu akan sangat berdampak positif pada PAD.
Seperti halnya provinsi tetangga yakni Kalimantan Selatan (Kalsel) yang sudah melakukan pengusulan dan berjuang untuk mengelola Sungai Barito, usai keluarnya Undang-Undang (UU) tentang Pemda.
“Kaltim pun bisa melakukan hal serupa asal ada kemauan, komitmen dan konsisten dalam berjuang,” imbuhnya.
Apalagi alur Sungai Mahakam yang membelah Samarinda, Kutai Kartanegara (Kukar), Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu). Ini menjadi peluang menjadikan Sungai Mahakam sebagai jalur lintas utama berbagai transportasi air.
Lanjutnya, terutama kapal ponton pengangkut batu bara. Yang akhirnya membuat Sungai Mahakam memiliki peran strategis sebagai penyokong aktivitas perekonomian di Kaltim. Ditambah dengan posisi Kaltim yang dikenal sebagai penghasil batu bara terbesar di Indonesia memanfaatkan Sungai Mahakam untuk pengangkutannya.
Muis sapaan akrabnya, mendorong semua pihak khususnya Pemprov Kaltim agar mengambil peran dalam menjaga kelestarian dan keberlangsungan fungsi Sungai Mahakam dengan melakukan rehabilitasi atau perawatan sungai. Pasalnya, alur Sungai Mahakam dapat dijadikan sumber PAD.
Sementara itu, GM Pelindo IV Samarinda Jusuf Junus mengungkapkan jika sebenarnya pihaknya menunggu pemprov memberikan ruang gerak untuk melakukan kerja sama, sehingga perusda bisa bekerja maksimal.
“Kalau sudah ada ruang gerak, tinggal kita koordinasikan saja kepada regulator yang sifatnya ke negara langsung dalam bentuk pendapatan bukan pajak, ada juga sebagai BUMN nantinya kepada dividen, kemudian kepada daerah dalam bentuk PAD” terangnya.
Menurutnya, tiga komponen inilah yang menjadi fokus agar kontribusi terhadap daerah bisa lebih maksimal. Ia juga konsisten mengupayakan hal tersebut. Untuk itu, upaya peningkatan PAD melalui aliran Sungai Mahakam bisa dilakukan dan potensinya sangat besar, walaupun memiliki risiko besar pula.
“Semakin besar potensinya semakin besar juga masalah yang dihadapi, tapi semua itu berdasarkan itikad baik. Yakin saja pasti bisa, bagi kami sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP) siap untuk itu” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Pelabuhan Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim Ahmad Maslihuddin pun sependapat. Kata dia, pendapatan aliran Sungai Mahakam sangat besar bahkan 1 tahun mencapai ratusan miliar.
Namun pihaknya juga memiliki kendala di Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang sifatnya mengatur pelabuhan antarprovinsi diambil oleh pusat, pelabuhan antarkota diambil oleh provinsi dan antarkecamatan dikelola oleh kabupaten/kota.
“Karena aturan itulah yang membuat Pemprov Kaltim kesulitan dalam mengelola PAD di DAS, karena pelabuhan antarprovinsi di ambil pusat,” ucapnya.
Di tempat yang sama, Anggota Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono menegaskan bahwa pembentukan perusda untuk pengelolaan ini cukup memungkinkan.
Ia berpendapat bahwa pembentukannya pun dapat dilakukan secepat mungkin. Namun, kembali melihat dari keinginan pemerintah.
“Jadi pembentukan perusda itu cukup berpotensi, apalagi yang memang khusus menangani aliran sungai,” ujar Tiyo sapaan akrab politikus Golkar ini saat ditemui infosatu.co di Lantai 6 Gedung D DPRD Kaltim, Senin (3/5/2021).
Pembentukan perusda ini merupakan potensi besar tingkatkan PAD. Menurutnya, karena Provinsi Kalsel telah melakukan hal tersebut. Tinggal diajukan di pemerintah pusat yakni kementerian.
“Clear menurut saya,” katanya singkat. (editor: irfan)
