Samarinda, infosatu.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tengah membangun sekolah negeri bertaraf internasional di atas lahan dua hektare dengan nilai proyek Rp69 miliar.
Sekolah ini akan menggabungkan jenjang SD, SMP, dan SMA serta menerapkan kurikulum internasional dan sistem dwibahasa.
Meski dinilai sebagai langkah positif, Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) Ismail Latisi menegaskan perlunya pengawasan agar proyek ini tidak justru menciptakan ketimpangan baru di sektor pendidikan.
Menurut Ismail, kehadiran sekolah unggulan di bawah pengelolaan pemerintah memang penting sebagai simbol kemajuan.
Namun, ia mengingatkan agar perhatian pemerintah tidak terfokus pada satu institusi saja, melainkan tetap memperhatikan kondisi sekolah-sekolah lain yang masih kekurangan fasilitas.
“Jangan sampai kemajuan satu sekolah membuat sekolah lain tertinggal. Pemerataan fasilitas pendidikan tetap harus jadi prioritas,” ucapkan kepada awak media belum lama ini.
Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses penerimaan siswa.
Dengan sistem seleksi yang ketat dan antusiasme tinggi dari masyarakat, peluang terjadinya praktik suap atau titipan bisa saja muncul.
“Penerimaan peserta didik baru (PPDB) harus dikawal ketat. Jangan sampai ada permainan uang atau intervensi. Sekolah ini harus jadi contoh tata kelola pendidikan yang bersih,” tegas Ismail.
Ia berharap keunggulan fasilitas dan kurikulum di sekolah internasional ini bisa berdampak luas pada peningkatan kualitas pendidikan di sekolah lain.
Menurutnya, jika dikelola dengan baik, sekolah ini dapat menjadi model yang menginspirasi.
“Standar tinggi harus dimulai dari proses yang adil. Kalau seleksi, pengelolaan, dan pengajaran transparan, hasilnya juga pasti berkualitas,” pungkasnya.
