Balikpapan, infosatu.co – Rapat Paripurna DPRD Baikpapan memasuki tahapan pengesahan RPJMD digelar di Ruang Gabungan Gedung Sekteratriat DPRD Balikpapan secara virtual, Kamis (7/10/2021). Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh didampingi wakil ketua dan diikuti oleh anggota DPRD Balikpapan.
Ditemui infosatu.co usai paripurna, Abdulloh mengatakan jika tahapan pengesahan Perda RPJMD nota penjelasan wali kota mulai pandangan umum fraksi kemudian jawaban wali kota lagi sampai pendapat akhir yang diterbitkan sebelum pengesahan APBD murni 2022 harus sudah selesai.
Selanjutnya dikatakan Abdulloh, jika penetapan itu sebelum pengesahan APBD murni maka itu tidak sah.
“Salah satu untuk pengesahan APBD murni 2022 adalah salah satunya RPJMD ini harus ditetapkan dulu menjadi Raperda menjadi Perda APBD,” tegasnya.
Kemudian, yang kedua yaitu DPRD Balikpapan bersyukur sudah mencetak satu Perda Pedagang Kaki Lima (PKL). Semoga masyarakat menikmati dan bersinergi dengan pemerintah terkait dengan penetapan Perda PKL tersebut.
“Sehingga ada koridor hukum dan ada aturan-aturan yang harus ditaati oleh semua stakeholder maupun pelaku usaha yang ada di Balikpapan,”urainya.
Untuk diketahui, Perda ini mengamankan situasi-situasi yang sebelumnya. Dilarang tapi dibolehkan, yang tadinya dibolehkan dilarang. Koridor hukum itulah yang harus ditaati oleh semua pihak. Baik penegak hukumnya maupun objek hukumnya.
“Dengan adanya produk hukum ini maka PKL harus menaati peraturan ini. Produk hukum ini bukan hanya untuk DPRD dan Pemkot Balikpapan saja akan tetapi semua stakeholder sudah menyepakati Perda PKL ini,” tutupnya. (editor: irfan)
