infosatu.co
DPRD Samarinda

Pansus LKPj DPRD Samarinda Tekankan Kesesuaian Dokumen dan Kondisi di Lapangan

Teks: Anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPj DPRD Samarinda, Anhar.

Samarinda, infosatu.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda membedah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Samarinda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tahun Anggaran 2023, Selasa (16/4/2024).

Anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPj DPRD Samarinda Anhar mengatakan bahwa dana yang digelontorkan Dinas PUPR Kota Samarinda sebesar Rp1,7 triliun. Anggaran sebanyak itu perlu diselaraskan antara pekerjaan dan dokumennya.

“Sehingga kita ingin melihat sejauh mana kesesuaian antara dokumen dengan kesesuaian LKPj ini dengan realita di luar,” katanya.

Menurut Anhar rapat tersebut merupakan langkah awal yang dilakukan pihak Pansus LKPj DPRD. Berdasarkan hasil pengecekan lapangan oleh Dinas PUPR dilaporkan adanya sejumlah pembangunan yang sudah berjalan sesuai dengan dokumen studi lingkungan.

“Sehingga, kami akan lihat nanti ke lapangan terkait Teras Mahakam khususnya proyek-proyek mercusuar. Mega proyek yang memang bukan uang sedikit di situ yang memang banyak dan hampir semua didanai oleh APBD murni Kota Samarinda,” ia menerangkan.

Selain melakukan rapat, Tim Pansus LPKj juga akan melakukan studi ke lapangan. Pasalnya, dari sudut pandang Anhar, Wali Kota Samarinda menyebutkan bahwasanya seluruh program berjalan dengan baik.

“Kalau kami lihat pidato wali kota bagus semua, tapi ketika tadi kita mendengar semua bagaimana target khususnya proyek-proyek tahun jamak kan harus selesai sebelum masa jabatan wali kota berakhir,” terangnya.

“Bagaimana kalau belum selesai ke depannya, ini baru kita bahas di dokumen administrasi,” lanjut Anhar.

Dengan demikian, perlu adanya penyesuaian fakta dengan data. Kemudian, untuk mengetahui relevansi penyampaian atau tidak karena evaluasi LKPj ini dilakukan setiap tahun.

Kemudian, juga untuk mengetahui pencapaian proses pembangunan dan nominal anggaran sudah terserap berapa banyak.

“Kita ada evaluasi bagaimana masalah penanganan banjir, bagaimana menyangkut pendapatan daerah kita, bagaimana masalah LPJU, bagaimana yang lain-lainnya semua kan itu ada di dalam dokumen LKPj,” tandasnya.

 

Related posts

Samri: Penanganan Anjal Harus Disiapkan Fasilitas Bukan Sekadar Penertiban

Emmy Haryanti

Komisi IV Dukung Sekolah Rakyat, Terobosan Atasi Kemiskinan Pendidikan

Emmy Haryanti

Maswedi Desak Pemerataan Fasilitas Sekolah di Pinggiran Kota Samarinda

Emmy Haryanti

Leave a Comment

You cannot copy content of this page