Samarinda, infosatu.co – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun Anggaran 2024 terus mengintensifkan kerjanya dalam memastikan pelaksanaan program pemerintah berjalan akuntabel dan transparan.
Tak hanya berpegang pada laporan dan dokumen resmi, pansus juga aktif turun ke lapangan melakukan uji petik di sejumlah kabupaten dan kota di Kaltim.
Langkah ini ditempuh guna memastikan kondisi riil di lapangan sesuai dengan laporan administrasi.
Ketua Pansus LKPj Agus Suwandy menyampaikan bahwa temuan-temuan dari kunjungan lapangan tersebut kemudian dipadukan dengan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur yang belum lama ini diserahkan ke DPRD.
“Temuan kami di lapangan sebagian besar selaras dengan hasil audit BPK. Bedanya, BPK memiliki tim auditor yang lengkap dan teknis, sementara kami lebih mengandalkan pengamatan langsung dan penilaian faktual,” katanya belum lama ini.
Menurutnya, kesamaan hasil temuan tersebut menjadi bukti pengawasan legislatif melalui Pansus LKPj berjalan efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hal ini sekaligus memperkuat posisi DPRD dalam menyusun rekomendasi resmi kepada Pemprov Kaltim.
“Rekomendasi dari DPRD merupakan mandat undang-undang dan wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, begitu juga dengan rekomendasi dari BPK,” jelasnya.
Pansus mencatat masih adanya sejumlah proyek strategis yang belum menunjukkan hasil optimal, baik dari sisi pelaksanaan teknis maupun capaian akhir.
Bahkan, ditemukan beberapa kasus di mana proyek dilaporkan selesai, namun hasil di lapangan tidak sesuai dengan yang tertera dalam dokumen.
“Kami menemukan indikasi lemahnya pengawasan teknis dan pelaporan. Beberapa proyek memang tampak rampung dalam laporan, tapi kondisi sebenarnya di lapangan berbeda,” tambah Agus.
Ia memastikan seluruh temuan tersebut akan dituangkan dalam laporan akhir Pansus yang saat ini sedang dalam proses penyusunan.
Laporan itu akan menjadi acuan dalam menyusun saran-saran perbaikan bagi Pemprov Kaltim.
“Kami berharap seluruh rekomendasi nantinya menjadi referensi penting untuk perbaikan tata kelola pemerintahan dan perencanaan anggaran yang lebih akurat dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tutupnya.
