Samarinda,infosatu.co – Delapan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (DPRD Kaltim) mengemukakan pandangan umum terkait Nota Penjelasan Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2023 serta Raperda tentang APBD Anggaran 2024.
Pendapat itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-31 yang berlangsung di Gedung B DPRD Kaltim, Senin (11/9/2023).
Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah peningkatan pendapatan pada APBD Tahun 2023 yang mencapai Rp25,3 triliun. Jumlah itu melebihi target awal sebesar Rp17,2 triliun. Pencapaian tersebut mendapatkan apresiasi dari seluruh fraksi, yakni PAN, PPP, Gerindra, Golkar, PDIP, PKB, Demokrat-NasDem, dan PKS.
Peningkatan pendapatan itu meliputi pendapatan asli daerah (PAD) yang naik 27,8 persen atau Rp4 triliun dari Rp14,6 triliun hingga menjadi Rp18,6 triliun. Namun demikian, pendapatan daerah dari sektor retribusi daerah mengalami penuranan Rp2,2 miliar atau 11 persen dari target semula Rp20 miliar. Hingga kini, nominalnya sebesar Rp17,8 miliar.
Belum tercapainya target pendapatan dari sektor retribusi daerah itu menjadi pertanyaan para legislator. Delapan fraksi berharap agar organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Pemerintah Provinsi Kaltim didesak mencari solusi agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Sebab, sisa tahun anggaran hanya tinggal beberapa bulan.
Delapan fraksi di DPRD Kaltim juga mencatat peningkatan pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah, pendapatan transfer, dan hibah dalam negeri. Namun, mereka mengungkapkan kekecewaan terkait peran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2022 cukup besar dalam peningkatan ini.
Dalam kesempatan itu, fraksi di DPRD Kaltim juga mengajukan pertanyaan terkait dengan keselamatan di tambang batu bara. Para wakil rakyat menyampaikan keprihatinannya atas korban jiwa yang meningkat dalam lubang-lubang bekas galian.
Pertanyaan tentang penegakan hukum terkait praktik tambang ilegal yang semakin meluas juga diajukan. Maka, diperlukan upaya yang dapat menjamin keselamatan para pekerja tambang batu bara.
Terakhir, Fraksi-Fraksi DPRD Kaltim mengingatkan pentingnya tindakan turunannya terkait pendapatan hibah dari dalam negeri. Ini seperti program fasilitasi kemitraan karbon hutan. Mereka mengajukan pertanyaan tentang pengelolaan sumber emisi, tindakan tegas terhadap pelaku penghancuran lingkungan, serta rencana transisi energi yang lebih terlihat.
Poin terakhir adalah upaya pencegahan, termasuk pemantauan kualitas udara secara real-time di setiap kota dan kabupaten.
Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun meminta agar perubahan APBD tahun anggaran 2023 dapat dilaksanakan dengan baik dan memperhatikan orientasi belanja yang mendukung kebutuhan masyarakat. Terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.
“Kita harus pastikan semua kebutuhan dasar kesejahteraan masyarakat harus terpenuhi,” tuturnya usai paripurna.
Ia menegaskan DPRD akan terus memantau perkembangan dan mencari solusi untuk memenuhi harapan masyarakat dalam pengelolaan APBD. Juga terkait dengan isu-isu lingkungan yang diangkat, serta terus mengawasi semua program-program Pemerintah Provinsi Kaltim.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menjelaskan bahwa kenaikan anggaran tersebut tidak semata-mata berdasarkan pada pertimbangan administratif. Namun, juga sesuai dengan kebutuhan riil yang ada di Kaltim.
Ia mengungkapkan beberapa sektor kunci yang mendapatkan perhatian khusus dalam penyesuaian APBD tersebut. Sektor yang perlu diprioritaskan itu termasuk pendidikan, kesehatan, dan sumber daya manusia.
“Kenaikan anggaran mengikuti konsekuensi seperti kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia, dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat Kaltim,” ujar Sri Wahyuni.
