Samarinda, infosatu.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar rapat khusus membahas penanganan Organisasi Masyarakat (Ormas) yang terafiliasi dengan premanisme.
Rapat ini bertujuan menyatukan langkah antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi aktivitas Ormas yang menyimpang.
Terlebih di tengah upaya menjaga stabilitas dan kenyamanan investasi di Kaltim, yang kini menjadi pusat perhatian nasional dengan kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN).
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, yang turut hadir, menegaskan pentingnya pengawasan yang konsisten terhadap pergerakan Ormas agar tidak melenceng dari nilai-nilai kebangsaan.
“Ormas itu lahir untuk membangun, bukan justru jadi alat tekanan di lapangan,” katanya.
Kita semua sepakat, kalau ada yang bergerak di luar jalur, apalagi mengganggu kenyamanan masyarakat dan investor, ya harus ditertibkan,” ujar Sapto saat ditemui seusai rapat di Gedung B Kantor Gubernur Kaltim, Minggu, 11 Mei 2025.
Menurutnya, pendekatan yang diterapkan tidak boleh tunggal karena latar belakang Ormas di Kaltim sangat beragam, baik dari segi etnis, agama, maupun orientasi sosial.
Ia mendorong adanya pembinaan yang kolaboratif antara pusat dan daerah, agar Ormas yang berpotensi positif tetap diberdayakan, sementara yang menyimpang ditertibkan secara tegas.
“Pendekatannya tidak bisa satu pola. Karena Ormas-ormas ini datang dari banyak suku, agama, dan kepentingan sosial. Makanya, pembinaan harus kolaboratif dan terukur,” jelasnya.
Sapto juga menekankan perlunya pemetaan terhadap seluruh aktivitas ormas di Kaltim.
Ia menilai langkah pembentukan satuan tugas (Satgas) yang diinisiasi pemerintah pusat harus didukung penuh, namun pelaksanaannya harus berbasis data dan dialog.
“Kita dukung pembentukan Satgas Terpadu. Tapi jangan sampai menyamaratakan. Yang produktif dan membantu masyarakat tetap harus diberi ruang,” tambahnya.
Forum ini juga menyinggung keterlibatan oknum Ormas dalam praktik ilegal seperti pungutan liar dan tambang tanpa izin.
Hal ini menjadi perhatian serius karena berisiko mengganggu iklim investasi serta proses pembangunan IKN yang tengah berlangsung.
DPRD Kaltim melalui Komisi II memastikan akan terus bersinergi dengan Pemprov dan aparat penegak hukum untuk memastikan setiap ormas di wilayah ini menjalankan fungsi sosial secara tertib dan sesuai dengan aturan perundang-undangan.
“Kami tidak ingin Ormas yang seharusnya jadi mitra masyarakat justru menciptakan ketakutan. Yang melanggar harus ditindak, yang baik harus dibina,” pungkas Sapto.
