Samarinda, infosatu.co – Komisi IV DPRD Samarinda menyoroti fenomena maraknya kasus di dunia pendidikan yang menjadi viral sebelum adanya kepastian hukum.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menyatakan bahwa persepsi masyarakat yang terbentuk dari informasi yang belum jelas dapat berdampak negatif pada psikologis tenaga pendidik.
“Masalah utama yang dihadapi guru saat ini bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga dampak sosial dari kasus yang belum jelas duduk perkaranya. Sering kali, sebelum ada keputusan hukum, kasus sudah viral dan menimbulkan sanksi sosial yang berat bagi guru,” ungkapnya di Sekretariat Dewan Samarinda, Rabu, 19 Maret 2025.
Menurut Komisi IV, kondisi ini membuat banyak guru ragu untuk mendisiplinkan siswa.
Beberapa di antaranya bahkan lebih memilih untuk tidak menegur murid karena khawatir akan dianggap melanggar hukum.
“Pernah ada kejadian di luar Kaltim, di mana seorang guru memilih membiarkan siswanya berperilaku tidak baik sebagai bentuk protes karena takut disalahkan jika bertindak. Ini menunjukkan betapa dilematisnya posisi tenaga pendidik saat ini,” tambahnya.
Untuk mengatasi masalah ini, Novan menilai bahwa regulasi yang jelas mengenai perlindungan guru perlu disusun agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penegakan hukum.
Ia berharap peraturan daerah (Perda) dapat memberikan kepastian dalam membedakan tindakan disiplin yang masih dalam batas wajar dan yang benar-benar melanggar hukum.
“Tapi harus ditegaskan kalau ada guru yang benar-benar melanggar hukum, tentu harus tetap ditindak. Tapi harapan kami tidak ada lagi kesalahpahaman yang membuat guru selalu berada dalam posisi yang rentan terhadap kriminalisasi,” tutup politisi Golkar itu.
