Samarinda, infosatu.co – Ketua Komisi ll DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Nidya Listiyono menyatakan bahwa PT Pertamina (Persero), pemerintah daerah, dan pihak berwenang perlu bekerja sama dalam mencari solusi secara komprehensif terkait antrean panjang di SPBU saat pengisian BBM.
Apalagi, keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) berada di wilayah Benua Etam. Pertumbuhan penduduk akan terjadi dan seiring dengan itu kebutuhan BBM juga mengalami peningkatan yang luar biasa. Maka, antrean panjang di SPBU harus segera diselesaikan agar tidak semakin meresahkan masyarakat.
Oleh karena itu, Nidya meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk mereview atau meninjau kembali tentang target potensi penambahan kendaran setahun ke depan.
“Pemerintah harus betul-betul menghitung dengan benar supaya nanti pengajuan untuk di tahun 2024, karena Desember ini harus masuk pengajuan kuota. Jangan sampai kemudian kita kekurangan (BBM),” ungkapnya, Minggu (17/12/2023).
Politikus Partai Golkar ini mendukung upaya Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menambah kuota BBM di Kaltim pada tahun 2024. Hal ini seiring dengan meningkatnya aktivitas pembangunan di IKN dan mobilitas masyarakat.
“Jadi kalau berbicara penambahan, kalau memang minta nambah itu pasti. Kita pasti dukung penambahan kuota,” ujarnya.
“Tapi informasi dari Pertamina itu cukup. Jadi, tinggal bagaimana kontrol di lapangan. Kenapa masih banyak kendala, masalahnya di mana. Tentu Pertamina dan pemerintah daerah akan menginvestigasi ke lapangan sebenarnya apa yang menyebabkan itu,” sambung Nidya.
