Samarinda, infosatu.co – Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan daerah.
Forum ini menghadirkan para pemangku kepentingan pembangunan di Kaltim. Mereka bertemu serta menyampaikan usulan, saran dan pemikiran untuk mencapai tujuan pemerintah daerah.
Gubernur Kaltim Isran Noor memberikan apresiasi kepada segenap pihak baik pemerintah kabupaten/kota, pemerintah pusat, media massa, dunia usaha, akademisi maupun seluruh masyarakat.
“Sebab mereka senantiasa memberikan kepedulian dan partisipasinya dalam melaksanakan pembangunan di Kaltim,” ungkapnya di Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada.
Menurutnya, sinergi dan kolaborasi yang berjalan selama ini menjadi modal penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan di Benua Etam Kaltim.
“Saya juga menyambut baik pelaksanaan Musrenbang, perubahan RPJMD Tahun 2019-2023 yang dilaksanakan sekaligus dengan Musrenbang RKPD Tahun 2022,” jelasnya, Rabu (22/4/2021) lalu.
Meskipun kegiatan ini dilaksanakan di masa pandemi Covid-19, namun maksud dan tujuan dari pelaksanaannya harus tetap diutamakan.
Sehingga, perumusan strategi arah kebijakan program dan kegiatan pembangunan di Kaltim dapat dihadapi serta diselesaikan permasalahannya.
Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK menyambut baik pelaksanaan Musrenbang Tahun 2021.
“Saya ingin menjelaskan dari sisi-sisi tugas kami di DPRD Kaltim, kegiatan Musrenbang ini memiliki poin strategis dalam penyampaian dokumen-dokumen hasil dari pokok pikiran (Pokir) DPRD,” terang Makmur.
Pokir merupakan daftar permasalahan berupa saran ataupun pendapat yang didasarkan pada hasil penyerapan aspirasi melalui reses, RDP dengan OPD dan kunjungan kerja dewan.
“Bahkan telah disinkronkan dengan prioritas pembangunan, jadi tugas kami dalam kegiatan reses yakni langsung bertemu dengan masyarakat dan mendengarkan aspirasi mereka,” imbuhnya.
Oleh sebab itu, pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD. Ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka satu tahun.
Disusun dengan pedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Perlu diketahui bahwa Undang-Undang (UU) mengamanatkan DPRD bersama kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah sesuai fungsi dan tugasnya.
“Sedangkan, penyusunan pendanaan Pokir DPRD didasarkan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Pencapaian Pokir DPRD merupakan amanah peraturan daerah, untuk menyempurnakan rancangan RKPD menjadi dokumen perencanaan kerja daerah dalam satu tahun,” urainya.
Politikus Golkar ini berharap agar Musrenbang dapat memformulasikan RKPD Kaltim Tahun 2022 supaya bisa meminimalisir terjadinya perbedaan pandangan antara tuntutan, harapan kepentingan rakyat ataupun dengan program yang telah dicanangkan oleh pemerintah daerah.
“Di samping itu pula, semoga bisa menetralisir terjadinya ketidakpastian dan ketidakpuasan aspirasi yang tidak terpenuhi,” ucapnya.
Ia juga mengharapkan agar dapat meminimalisir terjadinya efisiensi anggaran serta rangkaian kegiatan yang bisa berfungsi sebagai konsultasi publik.
“Pastinya untuk menyelaraskan rancangan RKPD dengan usulan masyarakat melalui setiap tahapan Musrenbang,” paparnya.
Dimana di dalamnya terjadi proses negosiasi rekonsiliasi dan harmonisasi antara pemerintah serta pemangku kepentingan non pemerintah.
“Sekaligus mencapai konsensus bersama mengenai prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di 2022,” tutupnya. (editor: irfan)
