Bontang, infosatu.co – Wakil Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Sahib menyoroti pentingnya transparansi dalam penyusunan dan pelaksanaan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Sahib menilai, transparansi salah satu langkah agar setiap usulan masyarakat benar-benar ditindaklanjuti dan bukan hanya menjadi formaslitas semata saat pelaksanaan Musrenbang.
“Kalau tidak transparan, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terus menurun,” jelas Muhammad Sahib.
Itu disampaikan Muhammad Sahib di Sekretariat Dewan, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kaltim, Senin 7 Juli 2025 lalu.
Dirinya menyampaikan, bahwa masih banyak aspirasi masyarakat yang belum terealisasi, meskipun sudah masuk dalam daftar prioritas.
Dengan begitu ia minta, pemerintah memastikan usulan yang sudah disepakati diimplementasikan berdasarkan rencana.
“Usulan itu harus benar-benar dilaksanakan sebagai program pembangunan,” jelas Politisi Partai Nasdem itu.
Selain itu, Sahib juga menyoroti pentingnya sosialisasi yang baik supaya masyarakat paham bagaimana alur penentuan skala prioritas dilakukan.
Sebab, pemehaman yang minim acap kali membuat masyarakat merasa kecewa apabila usulan mereka tidak terakomodasi pada saat pengusulan Musrenbang.
“Pemerintah harus memberikan penjelasan terbuka kepada warga soal kendala yang menyebabkan keterlambatan,” tukas Sahib
Sahib mendorong, lanjutnya, Pemerintah Kota Bontang melakukan evaluasi atau perbaikan menyeluruh terhadap mekanisme Musrenbang.
Menurut dia, ada beberapa kesan bahwa kegiatan Musrenbang hanya rutinitas tahunan.
“Kalau tidak dibenahi, dikhwatirkan partisipasi masyarakat menurun,” jelasnya lagi.
Diakhir Muhammad Sahib berharap, ke depan pemerintah tak hanya menjadikan Musrenbang sebagai forum, tetapi dia berkeinginan agar usulan warga dijadikan pijakan utama dalam perencanaan.
“Ini soal kepercayaan publik terhadap pemerintah Kota Bontang,” tutup Muhammad Sahib.
