Samarinda, infosatu.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) memprioritaskan penanganan risiko geologis di kawasan terowongan Jalan Kakap-Jalan Sultan Alimuddin.
Fokus utama saat ini adalah menstabilkan lereng yang rawan longsor, menyusul insiden yang terjadi beberapa waktu lalu dan sempat memicu kekhawatiran publik.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengatakan bahwa langkah-langkah teknis telah disiapkan demi menjamin keamanan masyarakat dan keberlanjutan proyek strategis tersebut.
“Pekerjaan yang harusnya belakangan dikerjakan oleh kesepakatan semua pihak, tentu pemerintah dan DPRD,” katanya.
“Ya sudah, untuk mencukupi yang prioritas ini, bagian pekerjaan terowongan yang dikerjakan belakangan ditunda saja di APBD Perubahan. Kan tidak ada yang bisa memperkirakan kalau ditunda terjadi longsor,” ungkapnya.
Itu disampaikan usai mengikuti Rapat Paripurna di DPRD Samarinda pada Rabu, 9 Juli 2025.
Longsor yang terjadi pada 12 Mei 2025 lalu di area inlet tunnel Jalan Sultan Alimuddin menimbulkan pertanyaan publik terkait kelanjutan pembangunan dan faktor keselamatan.
Meski sempat tertunda, penanganan darurat langsung dilakukan. Dinas PUPR dan penyedia jasa proyek merespons dengan cepat, dibantu kajian teknis oleh Laboratorium ITB.
Hasil kajian menunjukkan bahwa longsor disebabkan oleh endapan talus material batuan yang terbentuk secara alami di lereng curam akibat pelapukan dan gaya gravitasi.
“Kalau ini (longsoran) cepat dibersihkan di bawah, maka yang di atas akan bisa mudah bergerak lagi. Itu betul-betul pertimbangannya secara teknik geologi,” sambungnya.
Sebagai solusi jangka menengah dan panjang, Pemkot Samarinda telah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp39–41 miliar di APBD Perubahan 2025 untuk pelaksanaan fisik stabilisasi lereng.
Andi menyebutkan beberapa metode teknik yang akan diterapkan, seperti rock bolting, shotcrete, dan pembangunan retaining wall.
Ketiga metode ini akan dikombinasikan dengan sistem drainase terpadu dan revegetasi area lereng untuk mencegah akumulasi air dan memperkuat struktur tanah.
“Di samping tentu pengaturan mode drainase. Sehingga ketika hujan datang, air tidak ada yang tersimpan di kawasan terowongan, semua dibuang keluar,” katanya.
“Terakhir akan dilakukan revegetasi atau penanaman kembali. Itu metode-metode teknis yang akan kita rancang ke depan,” jelas Andi Harun.
Lebih lanjut, ia menegaskan prinsip utama dalam pengerjaan proyek ini adalah menjamin keselamatan publik.
“Salut populis supremasi lex exto,” ujar Andi Harun.
Dalam tahap akhir, Pemkot Samarinda akan mengajukan izin commissioning ke Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) setelah seluruh sistem diverifikasi dan dipastikan aman secara menyeluruh.
“Semua kita persiapkan dengan matang, semua siap, semua Insha Allah aman. Baru kita mohon izin ke KKJTJ untuk bisa diberi izin untuk melakukan commissioning,” tegasnya.
Andi juga meminta warga untuk tetap tenang dan memberi ruang bagi Pemkot menyelesaikan pekerjaan teknis ini sesuai rencana.
“Pemkot Samarinda melalui Dinas PUPR tiap saat melakukan kajian dan pemantauan, serta berupaya untuk menyelesaikan ini (terowongan) sesuai dengan perencanaan yang kita tetapkan,” tutupnya.
