Samarinda, infosatu.co – Keberadaan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) tengah menjadi sorotan bagi kalangan legislator di DPRD Kalimantan Timur (Kaltim).
Ketua Pansus Raperda Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan, Sarkowi V Zahry menyatakan bahwa FPRB memiliki peran penting dalam mengantisipasi dan menanggulangi Karhutla.
Maka, ia mendorong pembentukan dan pengaktifan forum tersebut di seluruh wilayah Benua Etam.
“Kalau yang belum ada agar dibentuk, dan yang sudah ada agar diaktifkan. Jangan hanya papan nama dan ada pengurusnya, tapi tidak ada gerakan nyatanya,” ujar Sarkowi usai kunker ke DPRD dan BPBD Yogyakarta, Selasa-Jumat (4-7/6/2024).
Politikus Partai Golkar itu menjelaskan, FPRB berfungsi sebagai wadah kolaborasi multipihak dalam mengurangi risiko bencana. Forum ini bertujuan menjembatani hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana di daerah masing-masing.
“Ini salah satu rencana aksi daerah yang meliputi unsur pemerintah daerah, nonpemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media massa yang dikordinasikan BPBD,” kata Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim ini.
Sarkowi mencontohkan, di Yogyakarta, FPRB terbentuk dengan baik dan melibatkan berbagai pihak, termasuk dunia usaha dan NGO (Non Govermental Organization) dari dalam dan luar negeri.
Meski pembentukan forum ini tidak terlalu sulit, namun menjaga keberlanjutan dan komitmen dengan usaha berkelanjutan menjadi tantangan tersendiri.
“Tapi kalau tidak dimulai, kapan lagi. Ini tantangannya. Potensi bencana perlu diwaspadai dengan segala upaya termasuk kesiapsiagaan yang maksimal,” tegasnya.
Sarkowi juga menekankan pentingnya pembentukan desa tangguh bencana di desa-desa yang berpotensi mengalami bencana.
Ia mencontohkan banjir di Kabupaten Mahulu. Desa-desa di sana seharusnya sudah memiliki status desa tangguh bencana dan FPRB. “Jangan sampai sudah terjadi bencana baru bingung semua,” pungkasnya.
