Jakarta, infosatu.co – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong langkah strategis percepatan digitalisasi layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) di masa depan.
Dorongan ini bertujuan memperkuat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) agar pelayanan pajak kendaraan bermotor lebih modern dan bebas dari potensi kebocoran.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyatakan bahwa implementasi sistem pembayaran non-tunai di Samsat bukan sekadar inovasi teknis, melainkan core reformasi layanan publik di Kaltim.
Ia menyebut kolaborasi bersama Pemprov Kaltim, Tim Pembina Samsat, dan PT Wahana Pembayaran Digital (Paylabs) sebagai langkah konkret menanggalkan proses manual yang rawan potensi penyalahgunaan atau delay.
“Digitalisasi adalah jalan untuk memperkuat transparansi, efisiensi, sekaligus menjawab ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih cepat dan bersih,” ujarnya setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Jakarta, Rabu, 30 Juli 2025.
Hasanuddin menambahkan DPRD akan bekerja sebagai pengawal etis reformasi birokrasi sekaligus memastikan bahwa proses penganggaran, regulasi, dan implementasi berjalan tertib serta akuntabel di lapangan.
Tak hanya DPRD, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud (Harum) juga menekankan pentingnya teknologi sebagai tulang punggung pemerintahan bersih.
Menurutnya, aplikasi pembayaran digital menghadirkan akurasi tinggi, kontrol lebih mudah, dan mengurangi interaksi langsung dengan uang tunai yang menjadi celah potensi korupsi.
“Teknologi membawa akurasi tinggi, lebih mudah dikontrol, dan yang paling penting, meminimalisasi interaksi langsung dengan uang tunai. Ini adalah cara untuk menekan peluang terjadinya korupsi,” ungkap Harum.
Bagi Gubernur, digitalisasi Samsat bukan hanya soal efisiensi layanan, tetapi juga instrumen fiskal yang dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sistem pembayaran resmi yang lebih transparan dan terpantau.
Untuk itu, DPRD Kaltim memastikan bahwa kolaborasi antar lembaga baik provinsi maupun kabupaten/kota menjadi kunci agar sistem non-tunai di Samsat dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.
Target jangka panjangnya adalah mewujudkan visi Kalimantan Timur sebagai provinsi cerdas digital, di mana seluruh layanan publik memberi kemudahan, kecepatan, dan keadilan bagi semua warga.
“Target kita adalah menjadikan Kaltim sebagai provinsi cerdas digital, di mana seluruh layanan publik mampu memberikan kemudahan, kecepatan, dan keadilan bagi semua warga,” tutup Hasanuddin Mas’ud.
