Samarinda, infosatu.co – Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji, menegaskan bahwa keberhasilan Program Gratispol tidak cukup hanya ditopang oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov).
Ia menilai pemerintah kabupaten/kota memiliki peran penting untuk memperkuat dukungan, terutama bagi mahasiswa yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan hidup selama kuliah.
Hal tersebut disampaikannya dalam Kuliah Umum bertema “Peran Perguruan Tinggi dalam Menyukseskan Gratispol” di Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda, Jumat, 28 November 2025.
Di depan mahasiswa dan civitas akademika, Seno menerima sejumlah keluhan terkait biaya kos, kebutuhan harian, hingga biaya transportasi yang masih membebani mahasiswa meskipun Uang Kuliah Tunggal (UKT) sudah digratiskan.
“Mahasiswa dari Kutai Barat misalnya, UKT-nya sudah gratis dari provinsi. Tapi mereka masih mengeluh kekurangan untuk biaya tempat tinggal. Di situlah peran pemerintah kabupaten/kota,” ujar Seno.
Menurut Seno, pemerintah daerah memiliki ruang fiskal dan kewenangan untuk memberikan bantuan tambahan, seperti penyediaan asrama mahasiswa, subsidi sewa kos, insentif biaya makan atau kebutuhan rutin dan fasilitas pendukung lainnya.
Ia menegaskan bahwa pelibatan Pemkab dan Pemkot akan membuat ekosistem pendidikan lebih komprehensif dan tepat sasaran.
“Kalau UKT sudah ditanggung provinsi, maka kebutuhan lain bisa dibantu kabupaten/kota. Dengan begitu, beban mereka jauh lebih ringan,” jelasnya.
Selain dukungan pemerintah daerah, Seno juga menyoroti potensi besar perusahaan di Kaltim melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Menurutnya, CSR dapat diarahkan untuk membantu mahasiswa asal daerah tertentu yang menempuh pendidikan di kota-kota besar.
“CSR itu bisa dikelola pemerintah kabupaten untuk memberi insentif bagi mahasiswa asal daerah, misalnya membantu biaya kos atau uang makan,” tuturnya.
Ia menyebut kolaborasi antara Pemprov, Pemkab/Pemkot, kampus, dan sektor swasta bisa menghasilkan model bantuan pendidikan yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Seno Aji menegaskan komitmen Pemprov Kaltim yang pada 2026 mengalokasikan Rp1,3 triliun untuk membiayai UKT mahasiswa hingga delapan semester.
“Untuk program Gratispol biaya pendidikan gratis, kami pastikan tetap berjalan pada 2026. Anggarannya sudah kami siapkan,” tegasnya.
Ia memastikan tidak ada pemotongan atau pengurangan program, dan seluruh mahasiswa Kaltim yang memenuhi syarat akan dibebaskan dari kewajiban UKT hingga lulus.
Seno menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara provinsi dan kabupaten/kota agar tidak terjadi tumpang tindih bantuan pendidikan.
Menurutnya, jika pembiayaan uang kuliah tunggal sudah diambil alih Pemprov, maka biaya kehidupan sehari-hari mahasiswa harus menjadi fokus Pemkab dan Pemkot.
“Tujuan kita bukan hanya membebaskan biaya kuliah, tetapi memastikan mahasiswa mampu bertahan selama masa studi,” tambahnya.
Seno menjelaskan bahwa peningkatan kualitas SDM Kaltim harus berjalan dari berbagai sisi, termasuk jaminan pendidikan dan pemenuhan kebutuhan dasar mahasiswa.
Hal ini penting, mengingat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) membutuhkan generasi muda yang kompetitif.
“Kalau kita ingin SDM Kaltim menjadi yang terdepan, maka pendidikan harus ditopang dari semua sisi. Provinsi, kabupaten/kota, semua harus bergerak,” pungkasnya. (Adv Diskominfo Kaltim)
Editor: Nur Alim
