Penulis: Asih – Editor: Irfan
Balikpapan, infosatu.co – DPRD Balikpapan menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2019 bertempat di Ruang Rapat Gabungan DPRD pada Rabu (8/7/2020).
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II Sabaruddin Panrecalle dan didampingi Wakil Ketua I Thohari Azis dan Wakil Ketua III Subari.
Rapat ini pun dilaksanakan secara virtual. Walikota Balikpapan Rizal Effendi berada di Kantor Walikota Balikpapan.
Dalam kesempatan itu, Anggota DPRD Balikpapan Suryani dari Partai Golkar menyetujui Raperda dengan saran-saran yakni tentang penambahan unit sekolah dan ruang belajar serta menyoroti manajemen PDAM dengan Tirta Manggar sehubungan Perda yang berlaku sudah tidak layak lagi diterapkan.
“Karena dianggap bertentangan dengan beberapa peraturan pemerintah. Untuk itu, kami meminta untuk direvisi. Selain itu juga tentang masalah pembebasan lahan yang sampai sekarang belum terlaksana,” ungkap Suryani.
Partai lainnya yakni PDIP, Gerindra, PKS, Demokrat serta gabungan juga menyampaikan persetujuannya tentang Raperda menjadi Perda.
Sementara itu, Walikota Balikpapan Rizal Effendi menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Kota Balikpapan atas kerjasamanya dengan disetujuinya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD 2019. Kemudian dilakukannya penandatanganan berita acara antara pimpinan DPRD dengan Walikota Balikpapan.
Selanjutnya, pimpinan rapat Sabaruddin Panrecalle mengatakan dari tahun ke tahun masalah ini disoroti oleh enam fraksi yaitu terkait pendidikan terutama Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online. Begitu juga dengan masalah PDAM. Kemudian yang menjadi catatan catatan mengenai banjir.
“Hal banjir pun adalah momok yang tidak ada habisnya dari tahun ke tahun. Hal lainnya tentang Penerimaan Asli Daerah (PAD) belum terserap dengan baik. Oleh karena itu, enam fraksi menyampaikan itu sebagai catatan kepada Walikota Balikpapan,” bebernya.
Sabaruddin menambahkan, dewan sudah menyampaikan ke Pemerintah Kota Balikpapan dan jajarannya ini adalah perhatian khusus kepada semuanya.
“Ini adalah masa akhir jabatan walikota yang seyogyanya visi misinya itu terserap dengan baik tidak ada catatan-catatan ” tutup politikus Partai Gerindra tersebut.
