Samarinda, infosatu.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus mendorong penguatan kapasitas kepemimpinan di tingkat kelurahan.
Penguatan kapasitas tersebut dilakukan melalui program pelatihan peningkatan kompetensi yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim.
Hingga pertengahan Mei 2025, sebanyak 144 dari 197 lurah se-Kaltim telah mengikuti pelatihan tersebut, mencakup sekitar 73 persen dari total lurah yang ada.
Program pelatihan ini digelar dalam tiga gelombang terpisah sepanjang bulan Mei.
Pelatihan pertama berlangsung pada 6-7 Mei di kantor BPSDM Kaltim dan diikuti oleh peserta dari wilayah Samarinda, Kutai Kartanegara, dan Paser.
Gelombang kedua diadakan pada 15-16 Mei di Balikpapan, melibatkan peserta dari Balikpapan, Penajam Paser Utara, Paser, Kutai Timur, serta Bontang.
Sementara gelombang terakhir digelar pada 21 Mei di Kutai Kartanegara dan diikuti oleh lurah dari Kutai Barat, Kutai Kartanegara, dan Bontang.
Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi, menjelaskan bahwa pelatihan ini dirancang untuk memperkuat peran strategis lurah sebagai pemimpin administratif dan pelayan publik di tingkat kelurahan.
Ia menekankan bahwa tuntutan terhadap lurah kini jauh lebih kompleks dari sekadar urusan administratif.
Hal ini disampaikannya dalam acara Pelatihan Peningkatan Kompetensi Lurah se-Kalimantan Timur yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Kalimantan Timur pada Rabu, 21 Mei 2025.
“Mereka diharapkan mampu mengelola anggaran, menginisiasi pemberdayaan masyarakat, berkolaborasi lintas sektor, dan mengikuti perkembangan teknologi,” ujarnya saat membuka pelatihan di Kutai Kartanegara.
Materi yang diberikan selama pelatihan mencakup berbagai aspek penting, mulai dari kebijakan strategis, kepemimpinan transformasional, tata kelola keuangan, hingga inovasi dalam pelayanan publik.
Pelatihan juga menyentuh isu-isu seperti pendidikan antikorupsi dan pemanfaatan teknologi informasi.
Menurut Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, Rina Kusharyanti, seluruh peserta mengikuti 20 jam pelajaran (JP) selama dua hari dan akan mendapatkan e-sertifikat sebagai tanda keikutsertaan.
Yang menarik, pendekatan pelatihan ini tidak hanya bersifat teoritis. BPSDM Kaltim turut melibatkan narasumber dari kalangan pejabat pemerintah daerah dan praktisi yang memahami kondisi lapangan, guna memberikan sudut pandang kontekstual dan aplikatif.
Widyaiswara Ahli Utama Jauhar Efendi menyebut langkah ini sebagai bagian dari upaya jangka panjang untuk membenahi kualitas SDM aparatur desa dan kelurahan yang selama ini kerap terabaikan.
BPSDM Kaltim juga memastikan bahwa program ini akan terus berlanjut untuk menjangkau 53 lurah yang belum berkesempatan mengikuti pelatihan.
Nina Dewi menegaskan bahwa pihaknya menargetkan seluruh lurah di Kalimantan Timur dapat menerima pelatihan serupa sebagai standar minimal dalam membangun kepemimpinan lokal yang profesional dan adaptif terhadap perubahan.
Pemerintah provinsi berharap, melalui pelatihan ini, kualitas pelayanan publik di tingkat kelurahan akan meningkat secara signifikan dan mendukung agenda reformasi birokrasi yang lebih luas di daerah. (Adv)
