Jakarta, infosatu.co – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas melantik 11 pimpinan eselon I baru di lingkungan Kementerian Hukum (Kemenkum), Jumat (15/11/2024).
Pelantikan yang merupakan bagian dari upaya mendukung Asta Cita Presiden-Wakil Presiden ini berlangsung di Graha Pengayoman, Jakarta.
Tujuannya, memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, sesuai mandat dari Presiden Prabowo Subianto.
“Upaya ini bertujuan mewujudkan supremasi hukum yang transparan dan adil,” ujar Supratman dalam sambutannya.
Ia menegaskan pentingnya peran para pejabat baru dalam mewujudkan Asta Cita poin ke tujuh, yakni pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta peningkatan integritas birokrasi.
Supratman memberikan lima pesan kepada para pejabat baru, yaitu menjaga integritas dan akuntabilitas, mendukung reformasi birokrasi.
Kemudian, mengembangkan kompetensi dan profesionalisme, memperkuat sinergi antarkementerian, serta memberikan keteladanan dan semangat kerja.
“Jabatan dan kekuasaan pasti berakhir. Oleh karena itu, mari kita buat yang terbaik bagi bangsa dan negara,” tandasnya.
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 169/TPA Tahun 2024, beberapa pejabat lama kembali diberikan kepercayaan untuk memegang posisi strategis.
Mereka adalah Nico Afinta ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal Kemenkum. Sedangkan Dhahana Putra menjabat sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, dan Razilu sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.
Selain itu, Reynhard Silitonga menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kemenkum dan Min Usihen sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional.
Di sisi lain, sejumlah wajah baru turut dilantik, seperti Widodo yang menjabat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Andry Indradry sebagai Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, serta G.A.P. Suwardani sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Untuk posisi staf ahli, presiden menunjuk Komjen Andap Budhi Revianto sebagai Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan, Wisnu Nugroho Dewanto sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sosial.
Selain itu, Sucipto sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi.
Pelantikan ini menjadi langkah strategis bagi Kemenkum dalam mendukung program prioritas pemerintah.
Dengan kombinasi pejabat senior dan baru, kementerian diharapkan dapat meningkatkan kinerja. Khususnya dalam reformasi hukum, birokrasi, dan pemberantasan korupsi.
Supratman berharap para pimpinan baru mampu bekerja maksimal demi kemajuan Indonesia. “Mari kita jadikan momen ini awal untuk menciptakan perubahan nyata, sebagaimana harapan rakyat kepada kita,” tutupnya.
