Samarinda, infosatu.co – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (DPRD Kaltim), Syarifatul Sya’diah, menegaskan dukungan penuh legislatif terhadap program GratisPol yang digagas Pemerintah Provinsi Kaltim.
Program ini menjadi terobosan pendidikan pertama di Indonesia yang memberikan pembiayaan pendidikan tinggi, termasuk hingga jenjang S3, bagi warga yang membutuhkan.
Hal itu disampaikannya usai rapat lanjutan bersama Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat dalam rangka percepatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur pada Rabu, 9 Juli 2025.
“Ini provinsi pertama yang memberikan kuota pendidikan tinggi untuk anak-anak hingga ke S3. Belum ada di tempat lain. Ini terobosan yang sangat bagus dan kami sangat mendukung,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, pihak eksekutif memaparkan teknis program, termasuk jumlah penerima manfaat, alokasi bantuan biaya hidup, dan kejelasan regulasi serta nomenklatur.
Menurutnya, penjelasan tersebut membuat DPRD lebih siap jika masyarakat bertanya tentang skema pelaksanaan program ini.
“Tadi juga disampaikan soal kendala teknis kecil, seperti BPJS dan lainnya, tapi semuanya sudah terjawab. Regulasi sudah ada, nomenklatur sudah jelas, dan skema sudah siap jalan. Kita sekarang sudah on the track,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberadaan perjanjian kerja sama (PKS) antara pemerintah provinsi dan universitas menjadi indikator kesiapan teknis dan anggaran.
Jika PKS sudah diteken, maka data jumlah mahasiswa penerima bantuan juga sudah pasti, sehingga anggaran bisa disiapkan dan dibayarkan langsung setelah perubahan anggaran daerah.
“Kalau masih dalam tahap KSB atau MoU, itu belum konkret. Tapi kalau sudah PKS, kita tahu pasti siapa yang dibiayai dan berapa kebutuhannya. Jadi bisa langsung realisasi,” jelasnya.
Program GratisPol tidak hanya menanggung biaya pendidikan, tetapi juga mencakup living cost atau bantuan biaya hidup mahasiswa.
Dari hasil verifikasi dan validasi, bantuan rata-rata sebesar Rp5 juta sudah mencakup sebagian besar kebutuhan mahasiswa.
“Kalau ada yang butuh Rp20 juta, itu biasanya anak dari keluarga mampu. Tapi bantuan yang kita berikan sudah meng-cover mayoritas penerima. Ini sudah terukur dari hasil kajian,” ucapnya.
Syarifatul menekankan bahwa pendidikan bukan satu-satunya sektor prioritas, meskipun GratisPol menjadi program unggulan.
Pemerintah tetap harus memperhatikan sektor kesehatan, sosial, dan infrastruktur, dan semuanya harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.
“Kita harus realistis juga melihat kemampuan fiskal kita. Tapi untuk program pendidikan seperti ini, manfaatnya langsung ke masyarakat, dan itu prioritas yang tidak boleh diabaikan,” pungkasnya.
