Samarinda, infosatu.co – Penyerapan anggaran yang belum optimal di Kalimantan Timur (Kaltim) menuai kritik dari Anggota Komisi I DPRD Kaltim M Udin. Kondisi tersebut terlihat dari sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa yang mencapai Rp6 triliun lebih, yang seharusnya digunakan untuk pembangunan Kaltim.
“Kita perlu mempertanyakan mengapa terjadi silpa. Pertanyaan ini seharusnya diajukan kepada Pak Gubernur, namun sayangnya beliau jarang hadir dalam rapat paripurna,” ungkap Udin usai rapat paripurna di DPRD Kaltim, Rabu (21/6/2023).
Politikus Partai Golkar ini menuntut tanggung jawab dari Gubernur Kaltim Isran Noor atas peristiwa ini, serta memahami penyebab terjadinya sillpa yang cukup signifikan yang semestinya tidak terjadi..
“APBD kita sangat besar, mencapai Rp17 triliun. Belum lagi pada tahun depan, dimana APBD kaltim diperkirakan akan mencapai Rp20 triliun karena adanya pembagian hasil dari penjualan sawit dan karbon,” ungkap politisi Partai Golkar itu.
Kritik terhadap penyerapan anggaran ini mencuat karena pentingnya penggunaan anggaran secara efisien dan tepat sasaran untuk pembangunan sarana dan prasarana serta infastruktur di Kaltim.
“Kami berharap agar Pemerintah Provinsi Kaltim dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran sehingga kebutuhan pembangunan daerah dapat terpenuhi dengan baik,” harap Udin Fraksi Golkar.
