Samarinda, Infosatu.co – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengungkap kondisi krisis pangan yang terjadi di Kecamatan Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu, akibat kekeringan dan penurunan debit sungai.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Kalimantan Timur, Tresna Rosano, menjelaskan bahwa mahalnya biaya transportasi membuat harga kebutuhan pokok di wilayah tersebut melonjak drastis.
“Sekarang harga pangan di Long Apari sudah sangat tinggi. Beras 25 kilogram bisa mencapai Rp1 juta, dan telur satu butir bisa mencapai harga Rp10 ribu,” ungkapnya pada Kamis, 31 Juli 2025.
Menurutnya, kondisi ini memerlukan penanganan segera karena masyarakat sangat bergantung pada pasokan logistik dari luar daerah.
Ia menjelaskan, kekeringan yang melanda menyebabkan sungai-sungai di Mahakam Ulu surut sehingga transportasi air yang selama ini menjadi jalur utama distribusi sembako terhambat.
Akibatnya, biaya angkutan meningkat berkali-kali lipat, memengaruhi harga barang di tingkat konsumen.
“Transportasi sungai yang surut ini membuat distribusi beras, gula, dan kebutuhan pokok lain jadi sangat mahal. Makanya, kemarin kita sudah menggelar rapat koordinasi untuk mencari alternatif jalur darat, dan opsi terakhir adalah penggunaan helikopter,” jelasnya.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu bersama BPBD Provinsi Kaltim telah menyalurkan sekitar 1,43 ton beras beserta kebutuhan pokok lainnya.
Namun, tantangan utama tetap pada distribusi. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggandeng berbagai pihak, termasuk Kementerian, TNI, dan Polri.
“Saat ini kami berkoordinasi dengan TNI dan Polri yang memiliki helikopter agar bantuan bisa lebih cepat sampai ke masyarakat di Long Apari,” katanya.
Selain bantuan logistik, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop UKM) Provinsi Kalimantan Timur juga melakukan operasi pasar.
Tujuannya agar harga di Long Apari bisa mendekati harga di Samarinda.
“Pemerintah provinsi akan memberikan subsidi ongkos angkut supaya harga di sana tidak terlalu berbeda jauh dari harga di kota,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, Dinas Pangan juga menyiapkan bantuan tambahan berupa beras Bulog yang akan didistribusikan secara gratis kepada masyarakat terdampak.
Namun, dia juga menegaskan pentingnya pengawasan agar bantuan benar-benar tepat sasaran.
“Jangan sampai bantuan ini salah sasaran. Harus ada pengawasan dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota,” ujarnya.
Tresna menambahkan, status siaga hidrometeorologi kering sudah ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Timur.
Dengan status ini, seluruh pemerintah daerah, aparat keamanan, perusahaan, akademisi, dan masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan.
“Kami tidak ingin kondisi semakin memburuk. Informasi kepada masyarakat juga harus terus diperbarui supaya mereka waspada,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa peran BPBD Provinsi Kaltim adalah sebagai koordinator.
“Kami yang mengomando dan mengawasi agar semua stakeholder terkait bisa bergerak bersama. Mulai dari menyiapkan logistik, transportasi alternatif, sampai pengawasan distribusi di lapangan,” terangnua.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat meringankan beban masyarakat Long Apari yang saat ini menghadapi kesulitan luar biasa akibat lonjakan harga pangan.
“Semoga dengan kolaborasi dan sinergi, distribusi logistik bisa segera normal dan kebutuhan masyarakat terpenuhi,” pungkasnya.(Adv/diskominfokaltim)
Editor: Nur Alim
