Samarinda, infosatu.co – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Immanuel menyoroti lonjakan harga kebutuhan pokok di Kabupaten Mahakam Ulu.
Ekti menegaskan bahwa lonjakan harga kebutuhan pokok merupakan dampak langsung dari buruknya sistem distribusi logistik yang belum teratasi secara menyeluruh, khususnya saat musim kemarau panjang.
Menurut Ekti, kondisi geografis Mahakam Ulu yang bergantung penuh pada Sungai Mahakam sebagai jalur utama transportasi telah memicu kerentanan logistik.
Saat debit air surut, batu-batu sungai bermunculan, menyebabkan kapal-kapal tidak dapat melintas. Akibatnya, suplai barang ke wilayah hulu seperti Long Pahangai dan Long Apari tersendat.
“Begitu air surut, batu-batu di riam bermunculan. Jalur tidak bisa dilalui. Harga barang otomatis naik karena distribusi jadi mahal dan terbatas,” ungkap Ekti seusai Rapat Paripurna ke-26, Senin, 28 Juli 2025.
Ia menjelaskan bahwa meski jalur darat mulai dibuka dari Kutai Barat menuju Mahulu, namun kondisi jalan yang belum optimal membuat distribusi logistik tetap tidak efisien.
Bahkan kendaraan hanya mampu menjangkau sebagian wilayah, tidak sampai ke desa-desa terpencil.
Harga bahan pokok pun melonjak tajam. Beras kini dijual hingga Rp1,2 juta per karung 25 kg, dan gas elpiji 3 kg menembus Rp400 ribu.
Kondisi ini, menurut Ekti, sangat membebani masyarakat perbatasan yang selama ini hidup dengan akses terbatas.
Ia menyayangkan belum adanya langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu untuk menangani krisis tersebut.
Menurutnya, seharusnya kepala daerah bergerak cepat melalui kebijakan darurat seperti bantuan ongkos angkut atau subsidi logistik.
“Saya sudah komunikasi dengan anggota DPRD Mahulu. Katanya anggaran subsidi sudah ada di perubahan, tapi belum dieksekusi karena masih menunggu pengesahan. Ini jangan ditunda lagi,” tegasnya.
Ekti juga mendorong agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bisa turut berperan, meskipun menurutnya, penanganan awal tetap berada di tangan pemerintah kabupaten.
“Kalau Pemkab lambat, Provinsi bisa intervensi dengan langkah cepat. Mahulu tidak boleh dibiarkan terisolasi karena kita sedang bicara soal perut masyarakat,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Ekti menegaskan bahwa subsidi sembako harus menjadi prioritas utama agar masyarakat Mahulu tidak terus menjadi korban dari kondisi geografis ekstrem dan minimnya infrastruktur.
