Bontang,infosatu.co – DPRD Bontang terus menggodok mencari solusi terkait persoalan penghapusan tenaga kerja honorer yang wacananya akan dihapus pada 28 November 2023 mendatang.
Anggota Komisi I DPRD Bontang Abdul Haris mengatakan persoalan ini sangat diperlukan perhatian khusus lantaran dari data yang diterima ada sekitar 2.300 tenaga honorer di Bontang yang harus diperjuangkan haknya.
“Masalah ini menyangkut orang banyak tidak hanya Bontang, bahkan daerah lain di Indonesia mengalamai hal sama.Jadi memang perlu menjadi perhatian pemerintah,” ucapnya saat mengikuti agenda rapat kerja bersama BKPSDM Bontang di Gedung Sekretariat DPRD Bontang, Senin (20/6/2022)
Ia menjelaskan Pemkot Bontang melalui Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) harus segera melakukan inventarisasi atau pengklasifikasian berdasarkan tingkat pendidikan honorer.
Hal itu bertujuan agar dapat mencari solusi sesuai permintaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mengharuskan tenaga honorer adalah S1.
“Harus segera di data semua honorer di setiap OPD berdasarkan tingkat pendidikan. Karena kalau ini banyak honorer tamatan SLTA dan tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan di pusat. Kita bisa segera carikan solusi,”harapnya.
“Seperti opsi berdasarkan skill dan pasar kerja lain. Jadi harus dipertimbangkan mulai sekarang di arahkan kemana mereka yang tidak lulus kualifikasi itu,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Bontang, Sudi Priyanto mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan inventarisasi usulan formasi dari seluruh perangkat daerah salah satunya mendata berdasarkan jenjang pendidikan honorer di setiap OPD.
“Kami sedang melakukan dan akan dilaporkan ke bagian organisasi untuk melakukan verifikasi kebutuhan CASN. Penekanan invetarisasi awal dilakukan agar bisa membuka usulan formasi di masing-masing perangkat daerah yang dibutuhkan, dengan syarat sesuai kualifikasi di pusat,” pungkasnya menanggapi pertanyaan Abdul Haris.
