Samarinda, infosatu.co – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sapto Setyo Pramono, memberikan dukungan penuh terhadap proses seleksi calon direksi Perusahaan Daerah (Perusda) yang tengah dibuka Pemprov Kaltim.
Kunci keberhasilan, menurut Sapto, terletak pada pelaksanaan yang profesional, transparan, dan objektif.
Sapto menegaskan bahwa langkah Pemprov membuka seleksi direksi merupakan respon yang tepat, mengingat masa jabatan pengurus lama telah habis dan memerlukan pembaruan untuk membawa Perusda lebih produktif.
“Yang penting bagi Komisi II adalah bagaimana proses seleksi ataupun proses rekrutmen ini harus secara profesional, transparan, sesuai dengan apa yang diharapkan,” ujar Sapto Kamis, 26 Juni 2025.
Lebih lanjut, Sapto menyebut bahwa Perusda memiliki peran strategis dalam memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Oleh karena itu, kualitas manajemen direksi sangat menentukan arah dan produktivitas perusahaan milik daerah tersebut.
“Kami berharap direksi yang terpilih nanti bisa menjalankan Perusda dengan sebaik-baiknya, membawa peningkatan dari sisi kinerja, dan paling penting, pendapatan asli daerahnya meningkat,” tegasnya.
Sapto juga mengingatkan bahwa Perusda tidak boleh menjadi beban pemerintah, tetapi sebaliknya harus menjadi motor pembangunan daerah.
“Jangan sampai justru malah tidak ada gunanya Perusda ini. Intinya saya berharap bahwa rekrutmen itu bisa transparan, profesional, bisa mendapatkan hasil direksi-direksi yang bisa membawa Perusda ini maju ke depan,” jelasnya.
Sapto juga menyatakan kesiapan Komisi II DPRD Kaltim untuk menjalin sinergi erat dengan pihak eksekutif dan jajaran manajemen Perusda.
Ia menekankan bahwa sinergi ini penting untuk memastikan kelancaran operasional dan akuntabilitas perusahaan.
“Komisi II akan berperan aktif sebagai mitra. Kami akan memantau dan mengevaluasi kinerja direksi baru, agar kontribusi Perusda terhadap kesejahteraan masyarakat Kaltim semakin nyata,” tambahnya.
Lebih jauh, Sapto berharap proses seleksi menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola Perusda. Ia juga mengingatkan agar regulator memperkuat mekanisme pengawasan, sekaligus membuka peluang partisipasi publik melalui pengajuan dan masukan dari masyarakat.
“Transparansi dan integritas dalam rekrutmen adalah modal awal. Setelah itu, keberlanjutan kinerja harus dikawal agar masyarakat bisa benar-benar merasakan manfaat dari keberadaan perusda,” pungkasnya.
